Sidang Korupsi Dinsos HST Berjalan Transparan, Tersangka Wahyudi Rahmad Jalani Persidangan
Kejari HST memastikan sidang kasus korupsi dana sosial Dinsos tahun 2022 berjalan transparan, dengan terdakwa Wahyudi Rahmad dan M. Saidinor yang disidang terpisah di PN Tipikor Banjarmasin.
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (Kejari HST), Kalimantan Selatan memastikan sidang kasus dugaan korupsi dana kegiatan sosial Dinas Sosial (Dinsos) tahun anggaran 2022 berjalan dengan transparan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari HST, Hendrik Payol, di Barabai, Kamis (30/1). Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banjarmasin.
Kasi Pidsus menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan dua terdakwa. Pertama, Wahyudi Rahmad, Pelaksana Tugas Kepala Dinsos PPKB-PPPA HST. Kedua, M. Saidinor, yang bukan ASN di Dinsos HST dan disidang dalam berkas perkara terpisah. Penjelasan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan transparansi proses hukum yang diajukan oleh LSM Aliansi Indonesia HST.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Banjarmasin, sidang Wahyudi telah berlangsung selama 112 hari, sementara sidang Saidinor telah berjalan selama 14 hari. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa (4/2). Wahyudi akan menjalani agenda pemeriksaan a de charge dan pemeriksaan terdakwa. Sedangkan Saidinor akan menghadapi agenda tanggapan dari penuntut umum.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru, Hendrik Payol menyatakan bahwa persidangan masih dalam tahap pembuktian. "Belum selesai persidangan, masih pembuktian. Kita lihat ke depannya saja," ujarnya. Proses hukum ini terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta terkait kasus korupsi ini.
Sebelumnya, Ketua LSM Aliansi Indonesia HST, Muhammad Saleh, telah meminta kejelasan proses hukum terkait tiga kasus dugaan korupsi kepada DPRD HST dan aparat penegak hukum (APH). Ketiga kasus tersebut meliputi dugaan korupsi program kader sosial Dinsos HST, dugaan penyelewengan dana PT Air Minum Murakata Lestari (AMML), dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab HST.
Saleh menekankan pentingnya mengawal kasus-kasus korupsi agar Kabupaten HST bersih dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Hal ini dianggap krusial terutama di masa transisi pemerintahan, untuk memastikan roda pemerintahan HST berjalan lebih baik di masa mendatang. Pernyataan ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam memberantas korupsi dan membangun kepercayaan publik. Kejari HST berkomitmen untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai hukum dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan keadilan ditegakkan.