Wagub NTB Ajak Organisasi Perempuan Perangi Stunting di NTB: Angka Prevalensi Capai 29,8 Persen!
Wakil Gubernur NTB mengajak organisasi perempuan berkolaborasi atasi Stunting di NTB, mengingat prevalensi gizi buruk mencapai 29,8%. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pengentasan masalah gizi.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, secara tegas mengajak seluruh organisasi perempuan di provinsi tersebut untuk berperan aktif. Ajakan ini bertujuan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan serius di NTB. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka prevalensi stunting secara signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Indah Dhamayanti Putri saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-3 Wanita Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (WRKBPL). Acara ini digelar di Kota Mataram pada 9 Agustus 2025, menjadi momentum strategis bagi Wagub. Beliau menggarisbawahi pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan daerah.
Langkah ini diambil mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prevalensi stunting di NTB mencapai 29,8 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan di provinsi ini juga masih tinggi, yakni 11,91 persen. Angka-angka ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mengintensifkan berbagai program intervensi kesehatan dan kesejahteraan.
Peran Strategis Organisasi Perempuan dalam Pembangunan NTB
Wagub Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa organisasi perempuan bukan hanya menjadi kebanggaan semata. Organisasi ini memiliki makna strategis sebagai wadah untuk menjaga identitas dan memberikan kontribusi nyata. Peran mereka sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.
Organisasi seperti Wanita Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (WRKBPL) memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Mereka mampu menjangkau komunitas yang lebih luas, terutama dalam mengedukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Edukasi ini krusial untuk pencegahan masalah kesehatan seperti stunting.
Kontribusi aktif dari organisasi perempuan ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi NTB. Visi tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan.
Program Desa Berdaya dan Pengentasan Gizi Buruk
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Pemerintah Provinsi NTB memiliki 20 agenda kerja prioritas. Salah satu program unggulan adalah Desa Berdaya, yang mencakup inisiatif seperti desa tanpa kemiskinan dan desa mandiri pangan. Program ini juga menargetkan pengembangan desa wisata maju di seluruh wilayah.
Program Desa Berdaya merupakan skema komprehensif untuk penguatan fondasi pembangunan desa. Skema ini didukung oleh bantuan keuangan serta pendampingan program berkelanjutan dari Pemprov NTB. Kegiatan pembangunan wilayah berbasis desa ini diproyeksikan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan secara signifikan.
Ketua WRKBPL, Nirmala, turut menyampaikan pandangannya mengenai isu ini. Beliau menyatakan bahwa kelangsungan hidup masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang sehat dan bergizi. Kasus kekurangan gizi yang terjadi di masyarakat terpencil NTB memiliki korelasi erat dengan tingkat kemiskinan yang ada.
Nirmala menegaskan kesiapan organisasinya untuk berkolaborasi mendukung program pemerintah provinsi. Kolaborasi ini bertujuan khusus untuk mengentaskan kasus gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh warga NTB.
