Pembatasan Akun Anak di Medsos: Perlu Pendampingan Orang Tua dan Sekolah

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menekankan pentingnya pendampingan orang tua dan sekolah dalam membatasi akun anak di media sosial, karena pembatasan saja dinilai tidak cukup efektif.

Jakarta, 6 Februari 2024 - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyoroti pentingnya pendampingan dalam upaya membatasi akses anak-anak ke media sosial. Menurutnya, regulasi pembatasan akun anak di media sosial tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dan pengawasan dari orang tua serta pihak sekolah.

Peran Orang Tua dan Sekolah

Ismail Fahmi menekankan bahwa mengandalkan orang tua saja dalam mengawasi penggunaan media sosial anak kurang efektif. Banyak orang tua yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengontrol aktivitas anak-anaknya di dunia digital. Oleh karena itu, sekolah perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan.

"Mungkin di sekolah itu yang bisa diterapkan bisa dibuat aturan pembatasan penggunaan handphone misalnya dan media sosial itu di sekolah," ujar Ismail saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Ia menyarankan agar sekolah membuat aturan yang jelas terkait penggunaan ponsel dan media sosial di lingkungan sekolah. Dengan begitu, pengawasan dan pembatasan penggunaan media sosial dapat dilakukan secara terintegrasi antara orang tua dan sekolah. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

Tantangan Verifikasi Akun Anak

Ismail juga menyinggung tantangan dalam mendeteksi akun media sosial anak-anak. Banyak anak yang menggunakan akun palsu atau menyamar sebagai orang dewasa. Hal ini mempersulit upaya pengawasan dan pembatasan akses.

"Kalau seandainya anak-anak menggunakan akun palsu, akun pura-pura orang dewasa, itu gimana? Jadi tantangannya tuh ada di sana, tantangannya tuh ada di mendeteksi bahwa akun ini bener-bener akun anak. Itu yang susah, verifikasinya, proses verifikasinya," ungkap Ismail.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih canggih dan efektif untuk memastikan identitas pengguna, terutama untuk anak-anak. Kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Kerjasama Pemerintah dan Platform Media Sosial

Ismail mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang membentuk tim khusus untuk memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital. Namun, ia menekankan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan platform media sosial.

Kominfo perlu lebih tegas dalam meminta platform media sosial untuk meningkatkan mekanisme deteksi akun anak. Tidak cukup hanya mengandalkan platform media sosial untuk melakukan verifikasi sendiri. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan platform untuk menciptakan sistem verifikasi yang lebih efektif dan akurat.

"Dan kerjasama bareng dengan platform gitu, tidak menyerahkan semua ke platform. Misalnya untuk benar-benar mendeteksi bahwa ini anak betul atau mungkin ada mekanisme yang lain, bisa kerjasama antara pemerintah dan platform ya, untuk bisa mendeteksi gitu," jelas Ismail.

Kesimpulan

Pembatasan akses anak ke media sosial membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga perlu adanya pendampingan dari orang tua dan sekolah. Tantangan verifikasi akun anak serta kerjasama yang erat antara pemerintah dan platform media sosial juga menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Langkah Kominfo dalam membentuk tim khusus dan melibatkan berbagai kementerian patut diapresiasi, namun perlu terus ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak.