Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, menjalani sidang etik di Divpropam Polri terkait dugaan asusila terhadap anak di bawah umur, perzinahan, dan penyalahgunaan narkoba; terancam pemecatan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung pencopotan AKBP Fajar Widyadharma dari jabatan Kapolres Ngada karena terlibat kasus asusila dan narkoba.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi pencopotan AKBP Fajar Widyadharma sebagai Kapolres Ngada atas dugaan asusila dan narkoba, mendorong Polri untuk lebih ketat dalam proses kenaikan jabatan.

Irjen Pol. Abdul Karim menegaskan Polri tak akan menoleransi tindakan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan narkoba, merusak kepercayaan publik.

Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan narkoba; Dittipid PPA Polri mendampingi korban dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penegakan hukum yang adil.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berkomitmen mengawal kasus dugaan asusila dan narkoba mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, hingga tuntas melalui proses etik dan pidana.

Divpropam Polri akan menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, pada Senin, 17 Maret 2025, terkait dugaan kasus asusila dan penyalahgunaan narkoba.

Universitas Indonesia (UI) belum memberikan keputusan resmi terkait kabar pembatalan disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang tengah menjadi sorotan publik.

Kompolnas menjelaskan sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Jaksel, AKBP Bintoro, dan empat oknum polisi lainnya fokus mengungkap peran, aliran, dan jumlah uang dalam dugaan kasus pemerasan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengawasi sidang etik mantan Kasat Reskrim Jaksel, AKBP Bintoro, dan empat oknum polisi lain untuk mengungkap dugaan pemerasan dan keterlambatan penanganan kasus.