Bawaslu Makassar Laporkan Penggunaan Dana Hibah Rp18 Miliar untuk Pilkada 2024
Bawaslu Kota Makassar menyampaikan laporan penggunaan dana hibah Rp18 miliar dari Pemkot Makassar untuk Pilkada 2024, sekaligus mengapresiasi dukungan pemerintah kota dalam menciptakan Pemilu yang aman dan demokratis.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar telah menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa lalu di Makassar tersebut juga menjadi ajang apresiasi Bawaslu atas dukungan Pemkot dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan tersebut mencakup penggunaan dana hibah senilai Rp18 miliar yang dialokasikan untuk mendukung proses pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkot Makassar. "Terima kasih kepada Pemkot yang selalu mendukung kami di Pemilu serentak dan pilkada serentak sehingga menciptakan suasana kondusif," ujarnya. Bawaslu juga menyerahkan piagam penghargaan dan maskot sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkot atas kontribusinya dalam menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai.
Keberhasilan Pilkada 2024 yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan damai, menurut Dede Arwinsyah, tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah. Efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana hibah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. "Kami sampaikan juga penggunaan dana hibah kami, Alhamdulillah kami mampu sisihkan. Itu suatu kesyukuran, karena sejalan dengan program pemerintah pusat, efisiensi anggaran," kata Dede Arwinsyah.
Apresiasi dan Evaluasi Pengawasan Pilkada
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Makassar juga menyampaikan laporan penggunaan dana hibah Rp18 miliar yang telah diterima dari Pemkot Makassar. Laporan ini merinci secara detail bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan Pilkada 2024. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana tersebut.
Selain menyampaikan laporan, Bawaslu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta masukan dari Wali Kota terkait aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pengawasan pemilu dan pilkada mendatang. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Makassar agar lebih baik dan inklusif. "Kami akan minta masukan ke Wali Kota apa yang perlu diperbaiki ke depan," terang Dede Arwinsyah.
Wali Kota Munafri Arifuddin menyatakan komitmen Pemkot Makassar untuk terus mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan demokratis. Dukungan ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar untuk menciptakan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Prioritas utama adalah menjaga stabilitas dan keamanan di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.
Sinergi Pemerintah dan Bawaslu untuk Pilkada yang Sukses
Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Bawaslu dalam memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar, transparan, dan kondusif. "Kami akan terus bersinergi dengan Bawaslu dan semua pihak terkait untuk memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar, transparan, serta menjaga suasana kondusif di Makassar. Ini bagian dari upaya kami mewujudkan kota yang inklusif dan aman bagi semua," ucap Munafri.
Pertemuan antara Bawaslu Kota Makassar dan Wali Kota Makassar ini menandai komitmen bersama untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Laporan penggunaan dana hibah dan evaluasi pengawasan Pemilu menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Makassar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara Bawaslu dan pemerintah daerah, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Kota Makassar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis, serta menghasilkan pemimpin yang terpilih secara sah dan bertanggung jawab.
