BP3MI NTB Latih Purna PMI untuk Usaha Ekonomi Produktif

BP3MI NTB berfokus pada pelatihan ekonomi produktif bagi purna PMI di NTB, meliputi pengolahan pertanian, perikanan, dan kerajinan, guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga.

Mataram, 15 Februari 2024 - Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para purna pekerja migran Indonesia (PMI). Setiap tahun, BP3MI NTB menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif bagi para purna PMI dan keluarga mereka. Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mendukung kemandirian ekonomi para pahlawan devisa bangsa setelah kembali ke tanah air.

Pelatihan Berbasis Keterampilan Lokal

Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, menjelaskan bahwa program pemberdayaan ini difokuskan pada pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal NTB. "Setiap tahun kami menjalankan program pelatihan yang menekankan pada pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan industri kerajinan," ujar Noerman di Mataram. Program ini melibatkan 20 peserta dari keluarga purna PMI di setiap desa yang menjadi lokasi pelatihan.

Pada tahun 2024, beberapa pelatihan telah dan akan dilaksanakan. Di Desa Persiapan Longseran, misalnya, pelatihan pengolahan gula semut (aren) dan peningkatan produktivitas pertanian menjadi fokus utama. Sementara itu, di Desa Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat, pelatihan industri kerajinan tas diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang usaha.

Di Lombok Timur, pelatihan yang diberikan lebih beragam. Di Desa Jerowaru, pelatihan pengolahan terasi diberikan, sedangkan di Desa Pemongkong, fokusnya adalah pada pelatihan pengolahan garam. Desa Pringgasela juga mendapatkan pelatihan menjahit bahan tenun, kerajinan tas, dan peningkatan produktivitas. Berbagai pelatihan ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan yang beragam dan sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

Tidak hanya di Lombok Timur dan Barat, pelatihan juga dilakukan di Lombok Tengah. Di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pelatihan menjahit bahan tenun dan kerajinan tas telah dilaksanakan pada tanggal 12-15 Agustus 2024. Hal ini menunjukkan komitmen BP3MI NTB dalam menjangkau seluruh wilayah NTB untuk memberikan pelatihan yang merata.

Dukungan Pemerintah Pusat

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga turut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan purna PMI. Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan bahwa kementerian sedang merancang konsep pemberdayaan yang komprehensif. "Di tempat kami sekarang sudah ada Ditjen Pemberdayaan dan itu sedang membangun sebuah konsep pemberdayaan," kata Dzulfikar usai memberikan sosialisasi di Mataram.

Konsep pemberdayaan ini, menurut Dzulfikar, akan fokus pada dua aspek utama: pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) purna PMI dan pemberdayaan keluarga yang ditinggalkan. Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung usaha produktif para purna PMI. Kementerian P2MI juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendapatkan alokasi khusus guna mendukung program pemberdayaan ini.

Dzulfikar menambahkan bahwa komunikasi intensif dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan ini. "Harapan kita bersama upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah dalam hal pelayanan dan perlindungan bagi PMI bisa sangat efektif dilakukan," tutupnya. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para purna PMI.

Kesimpulan

Program pelatihan yang dilakukan oleh BP3MI NTB merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan purna PMI dan keluarga mereka. Dengan fokus pada keterampilan ekonomi produktif dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan para purna PMI di NTB. Komitmen dan kerja sama yang baik antara BP3MI NTB dan Kementerian P2MI menjadi kunci keberhasilan program ini.