Cegah Karhutla, Gubernur Riau Minta Patroli Rutin Diperketat
Gubernur Riau, Abdul Wahid, meminta peningkatan patroli rutin darat dan udara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut yang luas di Riau.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, telah meminta peningkatan kewaspadaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Permintaan ini disampaikan menyusul tercatat 168 titik panas dan 18 titik api di Riau pada periode Januari hingga 27 Maret 2025, dengan total lahan terbakar mencapai 76,81 hektare. Peristiwa ini mendorong Gubernur untuk menekankan pentingnya tindakan pencegahan yang lebih efektif.
Abdul Wahid secara khusus meminta tim penanggulangan karhutla untuk meningkatkan frekuensi patroli rutin, baik melalui jalur darat maupun udara. Patroli ini difokuskan pada area rawan kebakaran, seperti lahan gambut dan hutan yang berdekatan dengan permukiman warga. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa akibat karhutla.
Menurut Gubernur, patroli rutin sangat penting untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, memperkuat sistem deteksi dini, dan memastikan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran di daerah rawan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antar berbagai pihak, termasuk kolaborasi dan koordinasi yang kuat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang tahun 2025.
Langkah-langkah Pencegahan Karhutla di Riau
Gubernur Abdul Wahid juga menghimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung operasional pemadaman karhutla. Hal ini mengingat luasnya lahan gambut di Riau yang mencapai 5,095 juta hektare, atau 52 persen dari total lahan gambut di Sumatera. Luasnya lahan gambut ini menjadi tantangan besar dalam penanggulangan karhutla, ditambah dengan kendala akses ke lokasi kebakaran yang sulit dan terbatasnya sumber air.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. "Gencarkan patroli rutin, giatkan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan untuk meminimalisasi kerugian," kata Gubernur Abdul Wahid.
Abdul Wahid menyadari bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan sinergi yang kuat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, industri, dan masyarakat. Kerja sama yang solid ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalisir dampaknya.
Tantangan dan Solusi Penanggulangan Karhutla di Riau
Provinsi Riau menghadapi tantangan signifikan dalam penanggulangan karhutla. Selain luasnya lahan gambut, akses yang sulit ke lokasi kebakaran dan keterbatasan sumber air menjadi kendala utama. "Selain lahan gambut yang harus ditangani cukup luas, yang juga menjadi kendala adalah akses ke lokasi kebakaran yang sulit serta terbatasnya sumber air untuk memadamkan api," ungkap Gubernur.
Meskipun demikian, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pemerintah akan terus berupaya melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla. Upaya ini meliputi peningkatan patroli, sosialisasi, dan kerja sama antar berbagai pihak.
Data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Riau menunjukkan angka titik panas dan titik api yang cukup tinggi. Data ini menjadi indikator penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Riau.
Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pencegahan dini dan kerja sama yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini.
