Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Banyumas Rampingkan Struktur Organisasi demi Efisiensi Anggaran
Pemkab Banyumas Rampingkan Struktur Organisasi demi Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan segera melakukan penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja untuk efisiensi anggaran, termasuk penggabungan beberapa OPD dan pengurangan jumlah kepala seksi.

DLH Kaimana Optimalkan Penanganan Sampah dengan 60 Petugas Baru
DLH Kaimana Optimalkan Penanganan Sampah dengan 60 Petugas Baru

Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kerahkan 60 petugas kebersihan baru untuk optimalkan penanganan sampah di wilayah tersebut.

Dinas Kesehatan Kaimana Siapkan Nakes Antisipasi Kekurangan Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan Kaimana Siapkan Nakes Antisipasi Kekurangan Tenaga Kesehatan

Dinas Kesehatan Kaimana proaktif menyiapkan tenaga kesehatan (Nakes) baru untuk mengatasi kekurangan dan pensiunnya tenaga kesehatan yang ada, guna memastikan pelayanan kesehatan optimal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

902 Honorer di Mukomuko Dirumahkan, Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
902 Honorer di Mukomuko Dirumahkan, Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat

Sebanyak 902 honorer di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dirumahkan menyusul aturan Kementerian PANRB terkait pengangkatan PPPK, berdampak pada sejumlah kegiatan pemerintahan.

DPR Apresiasi Pemda yang Cepat Terbitkan SK PPPK untuk Honorer
DPR Apresiasi Pemda yang Cepat Terbitkan SK PPPK untuk Honorer

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah cepat menerbitkan SK PPPK untuk tenaga honorer, meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran.

600 Honorer Situbondo Diberhentikan, Pemkab Siapkan Solusi Outsourcing dan Wirausaha
600 Honorer Situbondo Diberhentikan, Pemkab Siapkan Solusi Outsourcing dan Wirausaha

Pemerintah Kabupaten Situbondo terpaksa memberhentikan 600 honorer karena aturan pemerintah pusat, namun menyiapkan solusi lowongan outsourcing dan bantuan wirausaha.

Pemprov Kepri Kaji Alih Daya Pegawai Non-ASN: Solusi atau Masalah Baru?
Pemprov Kepri Kaji Alih Daya Pegawai Non-ASN: Solusi atau Masalah Baru?

Pemerintah Provinsi Kepri sedang mengkaji skema outsourcing untuk pegawai non-ASN, mencari solusi atas pembatasan pengangkatan honorer baru namun tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Pemkab Bangka Perpanjang Kontrak 1.480 Tenaga Honorer hingga Oktober 2025
Pemkab Bangka Perpanjang Kontrak 1.480 Tenaga Honorer hingga Oktober 2025

Pemerintah Kabupaten Bangka memperpanjang kontrak 1.480 tenaga honorer non-database selama enam bulan hingga Oktober 2025 dengan mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang perorangan.

Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025
Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang telah bekerja lebih dari dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi
HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.

Pemkab Mukomuko Rumahkan Honorer Non-Database BKN
Pemkab Mukomuko Rumahkan Honorer Non-Database BKN

Pemkab Mukomuko, Bengkulu, memberhentikan tenaga honorer non-database BKN sesuai aturan pemerintah, sementara honorer yang lolos seleksi PPPK tahap pertama akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.