Gubernur NTB Minta Pemda Siapkan Gudang, Antisipasi Lonjakan Produksi Jagung
Gubernur NTB meminta Pemda menyiapkan gudang penampungan jagung untuk mengatasi lonjakan produksi dan menjamin penyerapan hasil panen petani oleh pemerintah dengan harga Rp5.500 per kilogram.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, telah meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk segera menyiapkan gudang penampungan jagung. Langkah ini diambil sebagai antisipasi lonjakan produksi jagung yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Iqbal di Mataram pada Kamis lalu. Tujuan utama dari penyediaan gudang tambahan ini adalah untuk memastikan penyerapan hasil panen jagung petani oleh pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
Pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram. Bulog, sebagai pihak yang ditugaskan untuk menyerap jagung petani, telah diinstruksikan untuk membeli sebanyak 78 ribu ton jagung dengan harga tersebut. Namun, kapasitas gudang Bulog di NTB saat ini terbatas, karena masih terdapat sisa jagung panen tahun lalu yang masih dalam proses pelelangan. Keterbatasan kapasitas gudang ini menjadi kendala utama dalam menyerap hasil panen jagung petani yang melimpah.
Gubernur Iqbal menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, solusi yang paling efektif adalah dengan menyediakan gudang penampungan tambahan. Data terkait ketersediaan gudang dari bupati dan wali kota diharapkan rampung dalam waktu 1-2 hari ke depan. Data tersebut akan menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam menambah kapasitas penyimpanan jagung di NTB. Dengan tersedianya gudang yang memadai, diharapkan penyerapan jagung petani dapat berjalan lancar dan harga jagung tetap stabil.
Solusi Pemerintah Daerah: Mencari Gudang Penampungan Tambahan
Pemerintah daerah di NTB kini tengah berupaya mencari solusi untuk mengatasi kekurangan kapasitas gudang penampungan jagung. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa proses pencarian gudang tambahan tersebut telah dimulai. Langkah ini sangat penting untuk menjamin penyerapan hasil panen jagung petani sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, petani dapat terhindar dari kerugian akibat anjloknya harga jual jagung di pasaran.
Meskipun pemerintah telah menetapkan HPP, harga jagung di tingkat perusahaan yang membutuhkan jagung sebagai bahan baku pakan ternak tetap bergantung pada mekanisme pasar. Oleh karena itu, Gubernur Iqbal mengimbau kepada para petani untuk tidak terburu-buru memanen jagung sebelum masa panen optimal, yaitu 105 hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas jagung, khususnya kadar air, agar sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pembeli.
Gubernur juga mengimbau para pengusaha agar tidak membeli jagung di bawah harga Rp4.500 per kilogram. Imbauan ini sebagai upaya untuk melindungi petani dari kerugian. Namun, untuk Bulog, pembelian jagung wajib dilakukan sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan, yaitu Rp5.500 per kilogram. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, Bulog, dan para pengusaha, diharapkan tata kelola jagung di NTB dapat ditingkatkan dan permasalahan fluktuasi harga dapat diatasi.
Tata Kelola Jagung NTB ke Depan
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berencana untuk memperbaiki tata kelola jagung agar permasalahan penurunan harga seperti yang terjadi saat ini tidak terulang kembali. Kesepakatan telah terjalin dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Sistem ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan petani dan stabilitas harga jagung di pasaran.
Langkah-langkah yang akan diambil meliputi peningkatan kapasitas gudang penyimpanan, optimalisasi penyerapan hasil panen oleh Bulog, serta kerjasama yang lebih erat dengan para pengusaha. Dengan adanya perbaikan tata kelola ini, diharapkan petani jagung di NTB dapat lebih sejahtera dan terhindar dari kerugian akibat fluktuasi harga.
Kesimpulan: Upaya pemerintah daerah NTB dalam menyiapkan gudang penampungan jagung merupakan langkah strategis untuk menjamin penyerapan hasil panen petani dan stabilitas harga. Kerjasama antara pemerintah, Bulog, dan pihak swasta sangat penting untuk keberhasilan program ini.