Gubernur Sumbar Ajak Wali Nagari Inovasi Demi Ketahanan Pangan
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengajak seluruh wali nagari untuk berinovasi dan memanfaatkan dana desa guna mendukung program ketahanan pangan daerah, terinspirasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertani
Padang, 6 Februari 2025 - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menyerukan inovasi dari seluruh wali nagari dalam mendukung program ketahanan pangan. Seruan ini disampaikan di sela-sela Pertemuan Forum Komunikasi Nagari (FKN) 2025 di Padang, Kamis lalu. Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional.
Dorongan Inovasi di Tingkat Nagari
Mahyeldi menekankan peran krusial wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, termasuk petani. Beliau melihat desa dan nagari sebagai simpul utama sektor pertanian. Oleh karena itu, inovasi dan strategi tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Salah satu strategi yang diusulkan adalah mendorong penggunaan benih unggul. "Petani perlu diarahkan untuk memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan, memiliki daya hasil tinggi, dan bernilai jual tinggi," ujar Gubernur Mahyeldi. Dengan pengelolaan yang optimal, potensi pertanian di tingkat nagari dapat menjadi pilar utama ketahanan pangan Sumbar.
Menggali Kearifan Lokal: Rangkiang sebagai Inspirasi
Gubernur juga menyinggung keberadaan rangkiang, lumbung padi tradisional Minangkabau, sebagai simbol kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan. Meskipun sistem ini sudah ada, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi dalam pengelolaan rangkiang atau sistem penyimpanan pangan modern lainnya perlu dipertimbangkan.
Peran Dana Desa dalam Ketahanan Pangan
Mahyeldi menyoroti pentingnya pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Beliau merekomendasikan alokasi minimal 20 persen dana desa untuk membentuk Lembaga Ketahanan Pangan di setiap nagari. Lembaga ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan yang aman, beragam, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menambahkan bahwa dana desa merupakan sumber pendapatan utama bagi nagari di Sumbar. Pada tahun 2025, sebanyak 1.035 nagari menerima alokasi dana desa sebesar Rp1,054 triliun, meningkat dari Rp1,023 triliun pada tahun 2024. Dana ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung program-program ketahanan pangan.
Harapan untuk FKN 2025
Syukriah berharap pertemuan FKN 2025 dapat menghasilkan program dan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat nagari. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, wali nagari, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Inovasi dan strategi yang tepat akan menentukan keberhasilan program ketahanan pangan di Sumatera Barat.
Kesimpulan
Inisiatif Gubernur Sumbar untuk mendorong inovasi dalam ketahanan pangan di tingkat nagari merupakan langkah strategis. Dengan memanfaatkan dana desa secara efektif dan mengoptimalkan potensi lokal, Sumatera Barat dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Peran wali nagari sebagai ujung tombak program ini sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dan pengembangan sistem penyimpanan pangan yang efektif juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan daerah.