KKP Musnahkan 63 Ikan Predator di Jakarta Timur: Ancaman Ekosistem Teratasi?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan 63 ekor ikan predator senilai Rp68 juta di Jakarta Timur yang dijual secara ilegal melalui media sosial, sebagai upaya perlindungan ekosistem.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan dan memusnahkan 63 ekor ikan predator di sebuah toko ikan hias di Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi ini dilakukan pada Kamis, 13 Februari 2024, setelah adanya laporan masyarakat dan penelusuran Open Source Intelligence (OSINT) yang menemukan aktivitas jual beli ikan predator secara ilegal melalui media sosial.

Ikan Predator yang Diamankan dan Nilai Jualnya

Jenis ikan predator yang disita terdiri dari berbagai spesies berbahaya, termasuk 18 ekor ikan piranha (Pygocentrus spp.) senilai Rp900.000, seekor ikan Arapaima gigas (ukuran 50 cm) senilai Rp750.000, 31 ekor ikan Peacock bass (Chicla spp.) senilai Rp10.850.000, 11 ekor ikan Aligator gar (Lepisosteus spp.) berukuran 40-60 cm senilai Rp50.500.000, dan dua ekor ikan Pike (Esox spp.) ukuran 25 cm senilai Rp5.000.000. Total nilai jual ikan-ikan tersebut mencapai Rp68 juta.

Modus Operandi dan Peran Media Sosial

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan bahwa toko ikan hias tersebut, bernama Showroom Predator, cukup terkenal di kalangan penghobi ikan hias dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Toko ini juga kerap menjadi lokasi pembuatan konten oleh konten kreator dan influencer, memperluas jangkauan penjualan ikan predator secara ilegal.

Tim KKP melakukan penelusuran di berbagai platform online, termasuk situs web, media sosial, YouTube, dan marketplace, untuk memvalidasi informasi yang beredar. Hasilnya menunjukkan bahwa toko tersebut memang secara aktif memperjualbelikan ikan-ikan predator yang berbahaya dan merugikan.

Dasar Hukum dan Sanksi

Perdagangan ikan-ikan predator tersebut jelas melanggar Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020. Peraturan ini melarang pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid K Jusuf, menambahkan bahwa tim KKP melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik toko. Pemilik toko akhirnya menyerahkan seluruh ikan predator untuk dimusnahkan.

Langkah Antisipasi dan Kebijakan Ekonomi Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menginstruksikan Ditjen PSDKP untuk memperketat pengawasan peredaran ikan berbahaya di media sosial, mengingat meningkatnya aktivitas jual beli ikan hias melalui platform online. Langkah ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia.

Kesimpulan

Pengamanan dan pemusnahan 63 ekor ikan predator oleh KKP merupakan langkah tegas dalam melindungi ekosistem perairan Indonesia dari ancaman spesies invasif. Pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam pengawasan menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Ke depan, pengawasan yang ketat dan edukasi publik terkait peraturan perikanan sangat penting untuk mencegah kejadian serupa.