KKP Tangani 196 Kasus Reklamasi Laut Ilegal, Termasuk di Tangerang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 196 kasus dugaan pelanggaran ruang laut, termasuk kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan menekankan pentingnya tindakan pencegahan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa KKP telah menangani sebanyak 196 kasus pelanggaran ruang laut. Pengungkapan ini menyusul viralnya kasus pemagaran area pesisir di Tangerang, Banten. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Kasus serupa tersebar di berbagai wilayah. Selain di Tangerang, KKP juga telah menangani kasus serupa di Batam, Sidoarjo, Surabaya, dan Bekasi. Bahkan, saat ini KKP tengah menyelidiki laporan dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Sumenep, Jawa Timur. Trenggono menekankan bahwa 'hikmahnya adalah sekarang (banyak yang) peduli kepada laut,' yang sebelumnya seolah 'di punggungi'.
Tindak lanjut KKP terhadap pelanggaran. Trenggono menegaskan bahwa KKP langsung bertindak ketika menemukan atau menerima laporan indikasi pelanggaran ruang laut. KKP berfokus pada aspek administratif sesuai kewenangannya. Mereka berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus tersebut secepat mungkin, sesuai janji kepada Komisi IV DPR RI.
Solusi pencegahan dari Komisi IV DPR. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mengharapkan agar kasus-kasus pagar laut tanpa izin dapat diantisipasi. Titiek menekankan pentingnya langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, seperti yang terjadi di Tangerang dan Bekasi. Ia juga menyoroti banyaknya kasus serupa di daerah lain dan meminta tindakan pencegahan proaktif, bukan reaktif.
Kesimpulan. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi sorotan publik, namun KKP telah lama menangani masalah serupa di berbagai wilayah. Dengan 196 kasus yang ditangani, KKP menegaskan komitmennya untuk melindungi ruang laut Indonesia. Langkah-langkah preventif juga dianggap penting untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang.
