Layanan Kementerian P2MI Tetap Optimal Meski Anggaran Diefisiensi

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, memastikan layanan kepada pekerja migran Indonesia tetap berjalan optimal meskipun anggaran kementeriannya diefisiensikan menjadi Rp341 miliar dari sebelumnya Rp494 miliar pada tahun 2025.

Jakarta, 13 Februari 2024 - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan jaminan bahwa layanan kementeriannya kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) tetap akan berjalan dengan optimal. Hal ini disampaikan menyusul adanya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden, yang mengurangi anggaran KP2MI dari Rp494 miliar menjadi Rp341 miliar pada tahun 2025.

Jaminan Pelayanan Optimal PMI

"Saya pastikan bahwa pelayanan tetap jalan. Urusan pekerja migran juga tetap kita amankan, harus," tegas Menteri Karding dalam rilis pers KP2MI, Kamis. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat kerja kementerian dengan Komisi IX DPR pada Rabu (12/2). Kementrian tidak hanya akan mempertahankan layanan, tetapi juga berupaya untuk mengoptimalkannya.

Strategi Penghematan dan Optimalisasi Anggaran

Menteri Karding mengakui adanya skema penghematan di kementeriannya, terutama pada belanja operasional dan belanja kantor. Meskipun ada pengurangan anggaran yang signifikan, beliau tetap optimistis. "Tetap optimistis! Kita juga pastikan belanja pegawai terpenuhi semua dan operasional kantor juga berjalan dengan baik meski ada efisiensi," kata Karding. Terkait pengajuan penambahan anggaran sebelumnya, Karding menyatakan bahwa persetujuan akan sangat membantu, namun kementerian siap bekerja dengan anggaran yang tersedia.

Dukungan DPR dan Kolaborasi Antar Lembaga

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, dalam kesempatan yang sama, meminta KP2MI untuk memprioritaskan urusan-urusan penting terkait PMI di tengah efisiensi anggaran. DPR juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk mempermudah tugas KP2MI, terutama dalam hal akses informasi terkait PMI. "Sehingga apa yang ingin dicapai betul-betul bisa didapatkan. Apalagi ada target-target kerja di tengah keterbatasan," ujar Felly.

Peran Pemerintah Daerah dan Sosialisasi

Felly juga menyarankan agar KP2MI melibatkan pemerintah daerah, khususnya provinsi yang banyak mengirimkan PMI. Dengan keterbatasan anggaran, maksimalisasi sosialisasi program menjadi sangat krusial. "Dengan keterbatasan anggaran, kementerian harus mampu memaksimalkan sosialisasi program mereka," imbuhnya. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi dan memberdayakan PMI.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran di Kementerian P2MI tidak akan menghalangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi PMI. Dengan strategi penghematan yang tepat dan kolaborasi yang kuat dengan DPR dan pemerintah daerah, diharapkan pelayanan kepada PMI tetap optimal dan terjamin.