MK Perintahkan PSU Pilkada Banjarbaru: Kotak Kosong Jadi Opsi
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2024 dengan mekanisme kotak kosong setelah menilai pilkada sebelumnya tidak demokratis.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2024. Keputusan ini diambil setelah MK menerima sebagian permohonan dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel yang menilai Pilkada Banjarbaru sebelumnya tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. PSU akan dilaksanakan dengan mekanisme unik, yaitu menyediakan pilihan 'kotak kosong' di samping pasangan calon yang masih tersisa.
Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Senin di Gedung I MK, Jakarta. Amar putusan perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menyatakan bahwa PSU harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan. Mekanisme kotak kosong ini akan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasangan calon yang ada.
Pilkada Banjarbaru 2024 awalnya diikuti oleh dua pasangan calon. Namun, pasangan calon nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah, didiskualifikasi oleh KPU pada 31 Oktober 2024 karena pelanggaran administratif. Meskipun demikian, nama dan gambar mereka tetap tercantum dalam surat suara, dan suara yang diberikan kepada mereka dinyatakan tidak sah. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan MK dalam mengambil keputusan.
PSU Pilkada Banjarbaru: Mengapa Kotak Kosong?
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa keberadaan nama pasangan calon yang telah didiskualifikasi dalam surat suara menimbulkan anomali dan ketidakwajaran. Hal ini, menurut MK, mengakibatkan Pilkada Banjarbaru 2024 tidak demokratis dan melanggar asas pemilu yang adil dan bebas. Pemilih, menurut Mahkamah, tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih karena hanya tersedia satu pilihan pasangan calon.
MK menilai Pilkada Banjarbaru 2024 sebagai pemilihan tanpa kontestasi, sehingga suara pemilih kehilangan nilai dan makna. "Pemilihan umum yang diterapkan demikian sesungguhnya bukanlah pelaksanaan pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan tidak dapat dibenarkan," kata Enny Nurbaningsih. MK juga menekankan bahwa KPU Kota Banjarbaru seharusnya memiliki diskresi untuk mencetak ulang surat suara dan menunda tahapan pilkada.
Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara Pilkada Banjarbaru 2024 yang sebelumnya ditetapkan tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, MK membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.
Detail Mekanisme PSU dan Implikasinya
Dalam PSU nanti, surat suara akan memuat dua kolom: kolom pertama menampilkan foto pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono, dan kolom kedua berupa kolom kosong tanpa gambar. Ini memberikan opsi bagi pemilih untuk menyatakan pilihan mereka atau ketidaksetujuannya terhadap pasangan calon yang ada. MK menekankan pentingnya kepastian hukum dan memerintahkan agar Pilkada Kota Banjarbaru diulang dengan mekanisme ini.
Keputusan MK ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah di Banjarbaru berlangsung demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan pemilih. Mekanisme kotak kosong menjadi solusi untuk mengatasi situasi pilkada dengan satu pasangan calon, memberikan hak suara yang lebih bermakna bagi masyarakat Banjarbaru.
Proses PSU ini akan diawasi ketat untuk memastikan integritas dan transparansi. KPU Kota Banjarbaru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan PSU sesuai dengan putusan MK dan memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme kotak kosong, diharapkan Pilkada Banjarbaru dapat menghasilkan pemimpin yang truly mewakili aspirasi rakyat.
Putusan MK ini juga memberikan preseden penting bagi penyelenggaraan pilkada di masa mendatang. Mekanisme kotak kosong dapat menjadi pertimbangan untuk situasi serupa di daerah lain, guna memastikan pelaksanaan pilkada yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.
