Polda Jateng Bongkar Perusahaan Ilegal Pengirim 20 Migran di Brebes: Kerugian Capai Rp450 Juta
Polda Jateng mengungkap praktik perusahaan ilegal PT RAB yang telah menipu 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) di Brebes dengan total kerugian mencapai Rp450 juta.

Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, PT RAB, di Kabupaten Brebes. Sebanyak 20 calon PMI menjadi korban penipuan perusahaan tersebut, dengan kerugian total mencapai Rp450 juta. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan 10 korban yang telah direkrut sejak tahun 2023, namun hingga Desember 2024 belum juga diberangkatkan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Dwi Subagio, menjelaskan bahwa para korban telah membayar uang muka sebesar Rp22,4 juta per orang, dari total biaya yang dijanjikan sebesar Rp45 juta. Mereka juga telah mengikuti pelatihan yang dijanjikan oleh PT RAB sebagai bagian dari proses keberangkatan. Ironisnya, PT RAB ternyata tidak memiliki izin resmi untuk menempatkan pekerja migran Indonesia.
Dalam penggerebekan di kantor PT RAB, polisi menemukan 10 calon PMI lainnya yang tengah menunggu keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ilegal perusahaan tersebut telah berlangsung dalam skala yang cukup besar dan telah berlangsung selama dua tahun. Atas perbuatannya, Direktur Utama PT RAB, S, telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Pengungkapan Kasus Perusahaan Ilegal PT RAB
Proses penyidikan kasus ini berawal dari laporan para korban yang merasa tertipu oleh janji-janji PT RAB. Mereka telah membayar sejumlah uang yang cukup besar, namun hingga waktu yang dijanjikan, keberangkatan mereka ke luar negeri untuk bekerja tetap tidak terealisasi. Ketidakjelasan ini membuat para korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap bahwa PT RAB beroperasi tanpa izin resmi. Hal ini melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia terkait penempatan pekerja migran ke luar negeri. Ketidakberesan tersebut semakin diperkuat dengan ditemukannya 10 calon PMI lainnya saat penggerebekan di kantor PT RAB.
Polisi juga menemukan bukti bahwa PT RAB telah melakukan praktik penipuan dengan menjanjikan keberangkatan para calon PMI, namun kenyataannya tidak pernah ada niat untuk memberangkatkan mereka. Para korban telah dirugikan secara finansial dan emosional akibat tindakan PT RAB tersebut.
Tersangka Dijerat UU Perdagangan Orang dan Penipuan
Direktur Utama PT RAB, S, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat tindakannya telah merugikan banyak calon PMI. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena telah menipu para korban dengan janji-janji palsu.
Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp450 juta. Angka ini merupakan akumulasi dari uang muka yang telah dibayarkan oleh masing-masing korban. Besarnya kerugian ini menunjukkan betapa merugikannya tindakan PT RAB dan betapa pentingnya pengawasan terhadap perusahaan penempatan PMI.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi calon PMI untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih perusahaan penempatan kerja di luar negeri. Pastikan perusahaan tersebut memiliki izin resmi dan memiliki reputasi yang baik, agar terhindar dari praktik penipuan seperti yang dilakukan oleh PT RAB.
Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memberantas praktik-praktik ilegal dalam penempatan PMI. Mereka mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum terkait hal ini. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.