Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: Dampak dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Eksekutif Lemkapi menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan akibat revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang memberikan Jaksa pengendalian penuh atas perkara.

sumber antara
Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: Dampak dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Direktur Eksekutif Lemkapi menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan akibat revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang memberikan Jaksa pengendalian penuh atas perkara. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 11 Februari 2024 - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tengah menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pengembangan Hukum Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dampak negatif dari revisi tersebut.

Kekhawatiran Terhadap Tumpang Tindih Kewenangan

Edi Hasibuan menekankan potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan sebagai dampak utama revisi UU. Penerapan asas dominus litis, yang memberikan Jaksa kendali penuh atas suatu perkara, dikhawatirkan akan menciptakan ketidakseimbangan di antara penegak hukum. "Harus ada keseimbangan dalam hukum. Asas dominus litis akan menempatkan jaksa sebagai pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak berlanjut ke pengadilan atau langsung dihentikan," ujar Edi dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa revisi ini berpotensi memperluas kewenangan Kejaksaan RI secara signifikan. Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya praktik intervensi yang tidak terkontrol.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Kekhawatiran lain yang disampaikan Edi adalah potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan kewenangan yang diperluas, Jaksa berpotensi menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penyitaan, yang sebelumnya merupakan kewenangan kehakiman. "Kami melihat perlu check and balances dan wacana ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.

Lemkapi mendesak dilakukannya pengkajian yang mendalam dan komprehensif sebelum revisi UU Kejaksaan dan KUHAP disahkan. Tujuannya adalah untuk memastikan penerapan aturan yang adil dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Proses revisi harus mempertimbangkan aspek keseimbangan kekuasaan antar lembaga penegak hukum.

Revisi UU Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Diketahui, revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 oleh DPR RI. Komisi III DPR RI menargetkan KUHAP yang baru dapat berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 1 Januari 2026. Target ini didasarkan pada semangat politik hukum KUHAP yang harus selaras dengan KUHP.

Kesimpulan

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP menyimpan potensi positif dan negatif. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu diwaspadai potensi tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, proses revisi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan terwujudnya sistem penegakan hukum yang adil dan seimbang.

Penting untuk diingat bahwa perlu adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang mungkin timbul dari perluasan kewenangan Kejaksaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RUU KUHAP Ancam Keseimbangan Peradilan?
Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RUU KUHAP Ancam Keseimbangan Peradilan?

Pakar hukum tata negara khawatir kewenangan berlebihan Jaksa dalam RUU KUHAP berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam keseimbangan peradilan di Indonesia.

#planetantara
Pakar Hukum Unej: RKUHAP Harus Seimbangkan Kewenangan APH
Pakar Hukum Unej: RKUHAP Harus Seimbangkan Kewenangan APH

Prof. Arief Amrullah dari Unej menekankan pentingnya keseimbangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam RKUHAP untuk mencegah ketimpangan dan memastikan penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

penegakanhukum
Dominus Litis dalam RKUHAP: Potensi Gangguan pada Sistem Checks and Balances
Dominus Litis dalam RKUHAP: Potensi Gangguan pada Sistem Checks and Balances

Pakar Hukum Pidana UM Surabaya menyoroti potensi gangguan prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana akibat perluasan kewenangan Jaksa sebagai dominus litis dalam RKUHAP.

Sumber Antara
Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tak Kebal Hukum, Tegaskan Komjak RI
Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tak Kebal Hukum, Tegaskan Komjak RI

Komisi Kejaksaan RI menegaskan revisi UU Kejaksaan yang masuk Prolegnas 2025 tak membuat jaksa kebal hukum, melainkan bertujuan memperkuat koordinasi penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sumber Antara
RUU KUHP dan Kekhawatiran Tumpang Tindih Kewenangan Penegakan Hukum
RUU KUHP dan Kekhawatiran Tumpang Tindih Kewenangan Penegakan Hukum

Ketua Umum PBH Perhakhi, Pitra Romadoni Nasution, menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum akibat asas dominus litis dalam RUU KUHP, yang dapat melemahkan kepolisian dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sumber Antara
Revisi KUHAP-KUHP: Jalan Menuju Reformasi Kepolisian?
Revisi KUHAP-KUHP: Jalan Menuju Reformasi Kepolisian?

YLBHI menilai revisi KUHAP dan KUHP sebagai langkah krusial dalam mereformasi kepolisian, memastikan kontrol kewenangan, dan penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

konten ai
LBH Jakarta Kritik RUU KUHAP: Superioritas Penyidikan Ancam Hak Tersangka
LBH Jakarta Kritik RUU KUHAP: Superioritas Penyidikan Ancam Hak Tersangka

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan pengamat kepolisian mengkritik draf revisi RUU KUHAP yang dinilai memberikan superioritas penyidikan dan berpotensi melanggar hak tersangka serta menghilangkan prinsip check and balance.

#planetantara
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

konten ai
KY Usul Pengawasan APH Masuk RUU KUHAP: Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hak
KY Usul Pengawasan APH Masuk RUU KUHAP: Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hak

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar pengawasan aparat penegak hukum (APH) diatur dalam revisi RUU KUHAP untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak tersangka/terdakwa, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

Sumber Antara
Pakar Hukum Jember Kritik RUU KUHAP: Potensi Kekacauan dan Keadilan Semu
Pakar Hukum Jember Kritik RUU KUHAP: Potensi Kekacauan dan Keadilan Semu

Diskusi di Jember ungkap kekhawatiran sejumlah pakar dan praktisi hukum terhadap RUU KUHAP yang dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan keadilan semu jika disahkan tanpa revisi yang bijak.

Sumber Antara
RKUHP dan UU Kejaksaan: Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum
RKUHP dan UU Kejaksaan: Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum

Pakar Hukum Administrasi Unair Prof. Sri Winarsi menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan akibat RKUHP dan UU Kejaksaan yang baru, mengancam prinsip diferensiasi fungsional dan check and balances dalam penegakan hukum In

Sumber Antara
Haidar Alwi Pertanyakan Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Ada Kepentingan Tertentu?
Haidar Alwi Pertanyakan Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Ada Kepentingan Tertentu?

Pendiri Haidar Alwi Institute mempertanyakan motivasi di balik revisi UU Kejaksaan dan KUHAP, khawatir revisi tersebut justru melindungi kepentingan tertentu dan bukan untuk penegakan hukum yang lebih baik.

Sumber Antara