Sudinsos Jakbar Jaring 228 PPKS Selama Januari-Februari: Gelandangan Masih Dominasi

Suku Dinas Sosial Jakarta Barat (Sudinsos Jakbar) berhasil menjaring 228 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sepanjang Januari-Februari 2024, dengan gelandangan sebagai kategori terbanyak.

Suku Dinas Sosial Jakarta Barat (Sudinsos Jakbar) berhasil melakukan penjaringan terhadap 228 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama bulan Januari dan Februari 2024. Penjaringan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sosial di Jakarta Barat. Operasi yang dilakukan berhasil menjaring berbagai kategori PPKS, dengan gelandangan mendominasi jumlah terbanyak.

Dari total 228 PPKS yang terjaring, sebanyak 127 orang merupakan gelandangan. Jumlah ini cukup signifikan dan menunjukkan masih tingginya angka gelandangan di wilayah Jakarta Barat. Selain gelandangan, kategori PPKS lainnya yang terjaring meliputi 69 orang dengan gangguan jiwa (psikotik), 7 orang pengemis, serta beberapa kategori lainnya seperti pengamen, pak ogah, dan pemulung. Penjaringan dilakukan secara rutin di berbagai titik rawan di delapan wilayah kecamatan Jakarta Barat.

Kepala Sudinsos Jakbar, Suprapto, menjelaskan bahwa penjaringan PPKS ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Total PPKS yang kami jangkau selama dua bulan itu 228 orang. Rinciannya, Januari 107 orang dan Februari 121 orang," ujar Suprapto dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Setelah terjaring, para PPKS tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan dan perawatan yang dibutuhkan.

Penjaringan di Titik Rawan dan Asal PPKS

Sudinsos Jakbar menargetkan titik-titik rawan sebagai lokasi penjaringan PPKS. "Misalnya lampu merah Grogol, lampu merah Cengkareng. Titik-titik rawan," jelas Suprapto. Strategi ini dipilih karena dianggap efektif untuk menjangkau PPKS yang kerap berada di lokasi-lokasi tersebut. Penjaringan dilakukan secara rutin untuk memastikan ketertiban umum dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Fakta menarik lainnya adalah mayoritas PPKS yang terjaring berasal dari luar Jakarta. Suprapto mengungkapkan, "60 persen dari luar Jakarta. Kebanyakan dari Jawa Tengah, Sumatera, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan, dan Lampung." Data ini menunjukkan bahwa permasalahan PPKS di Jakarta Barat juga terkait dengan migrasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Proses pembinaan di Panti Sosial Kedoya diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi para PPKS. Pembinaan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari pelatihan keterampilan hingga pendampingan sosial. Tujuannya adalah agar para PPKS dapat kembali ke masyarakat dan mandiri secara ekonomi.

Data Rincian PPKS yang Terjaring

• Gelandangan: 127 orang
• Psikotik: 69 orang
• Pengemis: 7 orang
• Lainnya (Pengamen, Pak Ogah, Pemulung): 85 orang

Data ini menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan masih menjadi tantangan utama di Jakarta Barat. Upaya berkelanjutan dan terintegrasi dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan. Selain penjaringan, perlu adanya program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar angka PPKS dapat ditekan.

Penanganan PPKS di Jakarta Barat terus dilakukan secara intensif. Dengan adanya kerjasama antara Sudinsos Jakbar dan Panti Sosial Kedoya, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para PPKS dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi warga Jakarta Barat. Pentingnya kerjasama antar instansi dan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam membantu para PPKS juga menjadi kunci keberhasilan program ini.