BPJamsostek Maluku dan Pemkot Ambon sosialisasikan program Jaminan Keselamatan Kerja Jasa Konstruksi (Jakon) untuk melindungi pekerja konstruksi dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

BPJamsostek Maluku gencar sosialisasikan reaktivasi kepesertaan pekerja rentan seperti nelayan dan petani di Maluku, guna meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Kabupaten Dompu melindungi 6.000 petani tembakau dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, memanfaatkan dana DBHCHT.

Pemerintah Kabupaten Natuna menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK bagi 200 petani setempat, sebagai bentuk perlindungan sosial dan meringankan beban ekonomi mereka.

BPJS Ketenagakerjaan akan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) untuk mendaftarkan 30 juta pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai arahan Inpres No. 8 Tahun 2025.

BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi melindungi sekitar 1,2 juta pekerja di Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan Kudus sosialisasikan Permenaker Nomor 1/2025 tentang perubahan tata cara penyelenggaraan program JKK, JK, dan JHT, peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta, dan kemudahan akses informasi melalui aplikasi JMO.

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara telah melindungi 15.000 pekerja rentan melalui BPJAMSOSTEK, dengan total anggaran mencapai Rp3 miliar untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh gencar mensosialisasikan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 untuk meningkatkan perlindungan pekerja melalui program JKK, JKM, dan JHT, serta kemudahan pelaporan kecelakaan kerja.

Pemerintah Kota Tangerang melindungi 5.952 pekerja rentan dengan program jaminan sosial, mencakup Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), melalui anggaran Rp999 juta lebih.