Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri teken MoU untuk memperkuat koordinasi penanganan hukum perdata dan tata usaha negara.

Indonesia mendorong Malaysia bergabung Konvensi Apostille untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik antar kedua negara, mengingat tingginya frekuensi interaksi warga kedua negara.

Indonesia mengusulkan Malaysia bergabung dalam Konvensi Apostille untuk mempermudah legalisasi dokumen antar kedua negara, mengingat tingginya interaksi warga kedua negara.

Dinas Perikanan Mukomuko dan Kejari Mukomuko melanjutkan kerja sama penanganan hukum perdata dan tata usaha negara tahun 2025 untuk memastikan semua kegiatan sesuai aturan dan mencegah pelanggaran hukum.

Indonesia dan Malaysia tengah menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme pertukaran narapidana, menawarkan solusi humanis bagi narapidana dari kedua negara.

Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas kerja sama pemindahan narapidana Belanda di Indonesia, menekankan prinsip keadilan dan keamanan nasional, serta membahas RUU Pemindahan Narapidana.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) dan Perum Bulog Sumbar resmi menjalin kerja sama untuk menangani sengketa hukum perdata dan tata usaha negara, guna mengurangi risiko hukum yang merugikan negara.

DPRD Kabupaten Tabalong dan Kejari Tabalong resmi menjalin kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi optimalisasi kinerja dan kepatuhan pada regulasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM RI bertemu Dubes Belanda untuk membahas pemulangan 5 narapidana dan 2 deteni asal Belanda di Indonesia, serta rencana kerja sama hukum kedua negara.

DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, resmi bekerja sama dengan Kejari setempat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan peraturan daerah.