Efisiensi Anggaran Negara: DPR Apresiasi Upaya Pemerintah, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran negara, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan rakyat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Selasa (25/3) lalu, menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara merupakan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Puan Maharani menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara, mengapa hal ini penting, dan bagaimana DPR berperan mengawasi prosesnya.

Menurut Puan Maharani, upaya pemerintah untuk merealisasikan efisiensi anggaran negara merupakan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. "Undang-undang tersebut menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," ujarnya. DPR RI memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam merealisasikan efisiensi anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, DPR juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara berjalan dan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Puan Maharani menjelaskan bahwa selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, DPR telah melaksanakan tanggung jawab anggaran dengan membahas efisiensi anggaran negara tahun 2025 melalui komisi-komisi terkait dan bekerja sama dengan mitra kerja. Berbagai rapat kerja telah dilakukan dengan mitra kerja untuk memberikan persetujuan atas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

DPR melalui komisi-komisi terkait, secara aktif melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proses efisiensi anggaran negara berjalan sesuai aturan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen DPR dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan akuntabel.

Lebih lanjut, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus memantau dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait implementasi efisiensi dan peningkatan program di kementerian dan lembaga. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan pengurangan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun (sekitar US$18,48 miliar) dalam APBN dan APBD tahun 2025. Pengurangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan ketat dari DPR, diharapkan pengurangan belanja negara ini dapat berjalan efektif dan efisien, tanpa mengorbankan program-program penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan: Efisiensi anggaran negara menjadi fokus utama pemerintah dan DPR. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen untuk transparansi serta akuntabilitas, diharapkan efisiensi anggaran ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.