Bupati Banyumas Khawatir PKL di Trotoar Pengaruhi Kunjungan Wisata
Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Banyumas, khususnya sekitar Menara Pandang Teratai, dikhawatirkan Bupati Sadewo Tri Lastiono akan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, terutama di sekitar Menara Pandang Teratai Purwokerto. Beliau khawatir hal ini akan berdampak negatif pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penertiban PKL dinilai perlu dilakukan, namun harus dengan pendekatan yang tepat agar tidak mengganggu kondusivitas daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sadewo pada Jumat di Purwokerto. Beliau menegaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk kegiatan berjualan. Oleh karena itu, penertiban PKL di trotoar akan dilakukan secara bertahap.
Langkah penertiban ini bukan tanpa pertimbangan. Bupati Sadewo menyadari pentingnya keseimbangan antara penataan kota yang baik dan keberlangsungan usaha para PKL. Ia berharap solusi yang diambil dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan daya tarik wisata Banyumas.
Relokasi PKL dan Antisipasi Dampak Negatif
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan lahan relokasi bagi PKL di lima titik, dengan 40 lapak yang telah dibangun. Namun, Bupati Sadewo masih ragu untuk langsung memerintahkan relokasi. "Khusus yang di Menara Pandang, saat saya masih Wakil Bupati (periode 2018-2023), kami sudah ada komitmen, setelah disediakan lahan relokasi, kemudian kami bangun, mereka sudah komitmen untuk pindah bareng-bareng ke lahan relokasi," ungkap Bupati Sadewo. Beliau khawatir jika hanya sebagian PKL yang direlokasi, tempat yang kosong akan terisi oleh pedagang baru dan justru menyebabkan kawasan tersebut menjadi kumuh.
Kekhawatiran Bupati Sadewo beralasan. Jika penataan tidak dilakukan dengan cermat, bukan tidak mungkin akan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan. Keberadaan PKL yang tidak tertib dapat mengurangi kenyamanan pejalan kaki dan merusak estetika kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan strategi relokasi yang komprehensif dan terencana.
Bupati Sadewo menekankan pentingnya diskusi dan perencanaan matang sebelum melakukan penertiban. Beliau ingin memastikan bahwa relokasi PKL tidak hanya sekadar memindahkan masalah, tetapi juga menciptakan solusi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik wisata Banyumas.
Saat ini, pemerintah Kabupaten Banyumas masih melakukan kajian dan diskusi untuk menentukan langkah terbaik dalam menangani masalah ini. Diharapkan solusi yang ditemukan dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, baik PKL maupun wisatawan.
Tantangan Penataan Kawasan Wisata Banyumas
Penataan kawasan wisata Banyumas menghadapi tantangan yang kompleks. Selain masalah PKL, perlu diperhatikan juga aspek lain seperti kebersihan, keamanan, dan aksesibilitas. Semua elemen tersebut saling berkaitan dan harus diintegrasikan dalam satu rencana penataan yang terpadu.
Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk PKL, pelaku wisata, dan masyarakat, dalam proses penataan ini. Partisipasi aktif semua pihak sangat penting untuk memastikan keberhasilan program penataan dan peningkatan daya tarik wisata Banyumas.
Dengan pendekatan yang kolaboratif dan strategi yang tepat, diharapkan penataan kawasan wisata Banyumas dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah.
Keberhasilan penataan kawasan wisata Banyumas tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, Banyumas dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan nyaman bagi wisatawan.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani masalah PKL ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa. Penataan kawasan wisata yang terpadu dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Semoga dengan adanya solusi yang tepat, Banyumas dapat tetap menjadi destinasi wisata yang menarik dan nyaman, tanpa mengorbankan kesejahteraan para PKL.