Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyediakan kawasan usaha terpadu dan layak bagi UMKM di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk mendukung pembangunan IKN dan mencegah masalah sosial di kemudian hari.

Perumda Tohaga Bogor resmi luncurkan pusat kuliner malam di Pasar Ciluar, atasi masalah PKL dan hidupkan perekonomian lokal dengan suasana nyaman dan tertib.

Kadin Kota Banda Aceh mendorong pemerintah kota untuk membenahi Pasar Aceh, menciptakan zonasi PKL, dan mengatasi tantangan ekonomi di Banda Aceh.

Pemkot Bengkulu memberlakukan retribusi sampah bagi PKL di Pantai Pasir Putih hingga Pantai Jakat untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan PAD, dengan besaran retribusi bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000 per bulan.

Pemkot Bogor berkolaborasi dengan Bank BJB untuk menata pedagang kaki lima di Jalan Surya Kencana, Bogor, dengan dana CSR sebesar Rp281 juta.

Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Pasar Subuh Rangkasbitung ke Pasar Kandangsapi Narimbang Mulya pada Mei 2025 untuk mengatasi kemacetan dan menciptakan lingkungan berjualan yang lebih tertib.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Banyumas, khususnya sekitar Menara Pandang Teratai, dikhawatirkan Bupati Sadewo Tri Lastiono akan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pemkot Bengkulu giat tertibkan PKL yang berjualan di trotoar Pasar Panorama dan Pasar Minggu demi kenyamanan dan ketertiban umum, meskipun ada pedagang yang tetap membandel.

Penertiban bangunan liar dan kios PKL di Tambun, Bekasi, bertujuan mengatasi kemacetan di sekitar Stasiun Tambun dan mencegah banjir di bantaran Kali Baru.

Anggota DPR RI Erna Sari Dewi meminta Pemda Bengkulu bijak dalam penataan pantai, agar relokasi pedagang tidak merugikan perekonomian mereka.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Lampung Selatan menegaskan tidak ada pungutan liar terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Korpri, dan mengimbau PKL untuk tertib berjualan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi dan BAZNAS Ngawi menyerahkan 30 gerobak kepada PKL di Jalan Yos Sudarso untuk menata pedestrian dan meningkatkan perekonomian.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyiapkan solusi agar pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) tetap dapat berjualan dan Pemkot Semarang tetap dapat menjalankan peraturan.

Pemerintah Kota Jakarta Timur mengimbau 98 PKL di Jatinegara agar berjualan dengan tertib dan tidak mengganggu bahu jalan Pasar Mester, menyusul keluhan dari pengelola pasar terkait akses yang terhambat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung penertiban bangunan liar di sepanjang jalan Cilebut-Bojonggede untuk mengatasi kemacetan dan merespon aduan warga.

Pemerintah Kota Mataram meniadakan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana selama Ramadhan 1446 H untuk menghormati ibadah puasa umat Muslim.

Pemerintah Kota Bengkulu memastikan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan K.Z Abidin telah sesuai prosedur, dengan tahapan sosialisasi dan peringatan sebelum relokasi ke Pasar Modern dan Pasar Burung.

DPRD Kulon Progo mendukung penuh penataan Alun-Alun Wates untuk meningkatkan perekonomian dan menjadikan Kota Wates sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang lebih baik, sekaligus mengakomodir pedagang kaki lima.