Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Sulteng Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI untuk Dukung Ekonomi Kreatif
Kemenkum Sulteng Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI untuk Dukung Ekonomi Kreatif

Kemenkum Sulteng aktif sosialisasi pencegahan pelanggaran KI, mendukung ekonomi kreatif dengan melindungi karya lokal dan memberikan nilai ekonomi.

Kemenkum Sumsel Dorong Standar Produk Lokal Lewat Diseminasi Merek dan Indikasi Geografis
Kemenkum Sumsel Dorong Standar Produk Lokal Lewat Diseminasi Merek dan Indikasi Geografis

Kemenkum Sumsel gelar diseminasi merek dan indikasi geografis untuk tingkatkan kualitas produk lokal sebagai pilar ekonomi Sumatera Selatan.

133 Permohonan Kekayaan Intelektual Masuk ke Kemenkumham Maluku Utara
133 Permohonan Kekayaan Intelektual Masuk ke Kemenkumham Maluku Utara

Kemenkumham Maluku Utara menerima 133 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dari masyarakat, didominasi oleh pencatatan hak cipta, sebagai upaya perlindungan karya dan peningkatan nilai jual.

Gubernur Sulteng Ajak Masyarakat Daftarkan Karya Intelektual untuk Perlindungan Hukum
Gubernur Sulteng Ajak Masyarakat Daftarkan Karya Intelektual untuk Perlindungan Hukum

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengajak masyarakat untuk mendaftarkan karya intelektual guna mendapatkan perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan meningkatkan nilai ekonomi daerah.

441 Pelaku Kreatif Kalbar Banjir Pengajuan HAKI ke Kemenkumham
441 Pelaku Kreatif Kalbar Banjir Pengajuan HAKI ke Kemenkumham

Meningkatnya kesadaran hukum kekayaan intelektual di Kalbar ditandai dengan membludaknya pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh 441 pelaku kreatif dan UMKM ke Kemenkumham Kalbar hingga April 2025.

1.092 Permohonan Pendaftaran HAKI Diterima Kemenkumham Babel, Dorong Ekonomi Kreatif
1.092 Permohonan Pendaftaran HAKI Diterima Kemenkumham Babel, Dorong Ekonomi Kreatif

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menerima 1.092 permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada tahun 2024, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah tersebut.

261 Permohonan Pendaftaran HAKI Masuk Kemenkumham Babel hingga April 2025
261 Permohonan Pendaftaran HAKI Masuk Kemenkumham Babel hingga April 2025

Kemenkumham Bangka Belitung terima 261 permohonan pendaftaran HAKI hingga April 2025, didominasi hak cipta, dan dorong UMKM daftarkan kekayaan intelektual.

Kemenkumham Sulteng dan Pemda Poso Jalin Kolaborasi Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual
Kemenkumham Sulteng dan Pemda Poso Jalin Kolaborasi Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kemenkumham Sulteng dan Pemda Poso berkolaborasi untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual lokal, seperti Ikan Sidat Marmorata dan Kopi Napu, guna mendorong perekonomian masyarakat.

111 Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung Terdaftar, Lindungi Warisan Budaya Lokal
111 Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung Terdaftar, Lindungi Warisan Budaya Lokal

Kemenkumham Bangka Belitung berhasil mendaftarkan 111 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Ditjen KI, melindungi warisan budaya lokal dari penyelewengan hak cipta.

Kemenkumham Rumuskan Program Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025
Kemenkumham Rumuskan Program Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025

Kemenkumham Maluku Utara menetapkan program tematik hak cipta dan desain industri untuk tahun 2025, dengan target peningkatan kesadaran dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah tersebut.

Kemenkumham Maluku Harmonisasi Produk Hukum Kekayaan Intelektual Daerah
Kemenkumham Maluku Harmonisasi Produk Hukum Kekayaan Intelektual Daerah

Kemenkumham Maluku melakukan harmonisasi produk hukum kekayaan intelektual (KI) di daerah, mendorong pendaftaran KI komoditas lokal seperti Salak Riri dan Kopi Tuni untuk meningkatkan perekonomian UMKM.

Kemenkumham Kepri Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual di 2025
Kemenkumham Kepri Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual di 2025

Kemenkumham Kepri fokus meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual di Kepri pada 2025 untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui perlindungan hukum produk lokal.