KP2MI dan Arab Saudi Bahas Kembalinya Kerja Sama Penempatan PMI
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan delegasi Arab Saudi membahas rencana kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah moratorium sejak 2012, dengan fokus pada perlindungan PMI dan peningkatan kesejaht

Jakarta, 17 Februari 2024 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk kembali bekerja di Arab Saudi. Dalam kunjungan balasan delegasi Arab Saudi ke Kantor KP2MI, Senin kemarin, kedua pihak mendiskusikan rencana kerja sama penempatan PMI yang sempat dihentikan sejak tahun 2012.
Pertemuan dan Harapan Baru
Menteri Karding, usai pertemuan dengan delegasi dari Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, menyatakan optimisme. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Riyadh dua pekan sebelumnya. Pertemuan tersebut bertujuan menjajaki dan membangun kembali kerja sama penempatan PMI ke Arab Saudi. Menteri Karding menekankan bahwa banyak perubahan signifikan di Arab Saudi terkait tata kelola dan perlindungan pekerja migran, membuka jalan bagi kerja sama yang lebih baik.
Syarat Kerja Sama: Perlindungan dan Kesejahteraan PMI
Namun, Menteri Karding juga menyampaikan beberapa poin penting sebagai syarat utama dimulainya kembali kerja sama. Pertama, perlindungan maksimal bagi PMI, termasuk jaminan asuransi kesehatan yang komprehensif. Kedua, penetapan upah minimum bagi pekerja domestik sebesar 1.500 riyal (sekitar Rp6,48 juta). Ketiga, perluasan kerja sama tidak hanya pada sektor domestik, tetapi juga sektor formal dan profesional, mencakup pekerja dengan keahlian menengah hingga tinggi.
Selain itu, Menteri Karding juga mendorong penggunaan platform Musaned, sistem perekrutan pekerja migran yang dikembangkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi, untuk memastikan proses yang transparan dan terintegrasi. Integrasi data antara Indonesia dan Arab Saudi juga menjadi poin penting untuk pengawasan dan kontrol yang efektif. Terakhir, Menteri Karding berharap kerja sama ini dapat mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural.
Pihak Arab Saudi: Kesempatan Ekonomi bagi PMI
Direktur Umum Urusan Internasional dan Pelindungan Tenaga Kerja Arab Saudi, Mohammed Alshahri, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan membuka kesempatan kerja bagi PMI di Arab Saudi, mengingat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ia juga menekankan upaya Arab Saudi dalam meningkatkan perlindungan hukum dan mengurangi tindak kekerasan terhadap pekerja migran.
Kesimpulan
Pembahasan rencana kerja sama penempatan PMI antara KP2MI dan Arab Saudi menandai babak baru bagi perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Menteri Karding, diharapkan kerja sama ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi PMI, menjamin hak-hak mereka, dan mengurangi angka pekerja migran non-prosedural. Proses ini menunjukan komitmen kedua negara untuk menciptakan sistem penempatan PMI yang lebih aman, adil, dan transparan.