Pakar UGM Desak BPOM Awasi Distribusi MBG Cegah Keracunan

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Prof. Zullies Ikawati mendorong BPOM untuk rutin mengawasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah keracunan makanan pada siswa.

Yogyakarta, 19 Maret 2024 - Kasus keracunan makanan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadah Mada (UGM), Prof. Zullies Ikawati, menekankan perlunya pengawasan ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam setiap tahapan MBG, khususnya pada proses distribusi. Hal ini disampaikannya di Yogyakarta pada Rabu lalu.

Prof. Zullies menyoroti pentingnya peran BPOM dalam memastikan keamanan pangan bagi siswa penerima manfaat MBG. Menurutnya, pengawasan yang komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi, sangat krusial untuk mencegah potensi kontaminasi mikroba, bahan berbahaya, atau pelanggaran standar mutu makanan. Beliau menambahkan bahwa selama ini, Badan Gizi Nasional (BGN) lebih fokus pada aspek gizi makanan, sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi kurang optimal.

"Inspeksi ke fasilitas produksi dan distribusi juga harus dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan," tegas Prof. Zullies. Beliau juga menekankan pentingnya pengujian bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan sebagai langkah pencegahan proaktif.

Pengawasan Distribusi MBG: Tantangan dan Solusi

Salah satu tantangan dalam pengawasan distribusi MBG adalah pengiriman makanan ke daerah terpencil. Kondisi geografis yang beragam dan waktu pengiriman yang lebih lama meningkatkan risiko pembusukan atau kebasiran makanan. Prof. Zullies menyarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) daerah berperan aktif mengawal distribusi sesuai regulasi yang ditetapkan BPOM pusat.

Namun, keterbatasan personel BPOM menjadi kendala. Oleh karena itu, Prof. Zullies mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak. "BPOM tidak dapat bekerja sendiri," ujarnya. Beliau mengusulkan pembentukan tim relawan keamanan pangan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah daerah, dan sekolah. Tim ini akan berkoordinasi dengan BPOM dan mendapatkan pembekalan mengenai keamanan pangan bagi siswa.

Edukasi dan pelatihan kepada masyarakat juga dianggap penting. "Dengan memahami kriteria makanan aman, masyarakat dapat turut serta mengawasi kualitas makanan yang disediakan," tambah Prof. Zullies. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Optimalisasi Peran BPOM dan Kolaborasi Multipihak

Prof. Zullies menyarankan agar BPOM secara rutin melakukan inspeksi ke fasilitas produksi dan distribusi makanan MBG. Hal ini penting untuk memastikan kebersihan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Selain itu, BPOM juga perlu melakukan pengujian bahan baku untuk menjamin keamanan pangan.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mengawasi distribusi MBG. Keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan sekolah sangat penting untuk mengatasi keterbatasan personel BPOM. Pembentukan tim relawan keamanan pangan yang terlatih dan terkoordinasi dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang baik, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan aman dan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan siswa, tanpa harus khawatir akan risiko keracunan makanan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

• Inspeksi rutin fasilitas produksi dan distribusi oleh BPOM.
• Pengujian bahan baku secara berkala.
• Pengembangan tim relawan keamanan pangan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan sekolah.
• Edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang keamanan pangan.

Dengan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dan aman melalui Program Makan Bergizi Gratis.