Pemkab Serang Distribusikan SPPT PBB-P2 dan DHKP 2025: Target Pajak Rp145 Miliar
Pemerintah Kabupaten Serang mendistribusikan SPPT PBB-P2 dan DHKP 2025 dengan target pajak Rp145 miliar, menawarkan berbagai kemudahan pembayaran digital bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2025. Pendistribusian ini menandai dimulainya proses penagihan pajak daerah untuk tahun 2025, dengan target pendapatan pajak yang signifikan.
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, menjelaskan bahwa pendistribusian SPPT PBB-P2 dan DHKP merupakan agenda rutin tahunan yang biasanya dilakukan pada Maret atau April. Namun, tahun ini pendistribusian dilakukan lebih awal, yaitu pada bulan Februari. SPPT tersebut didistribusikan secara simbolis kepada para camat untuk kemudian diteruskan ke desa-desa.
Rudy Suhartanto juga menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah desa dalam menyampaikan SPPT kepada seluruh masyarakat pemilik dan penggarap tanah. Pemkab Serang berharap masyarakat dapat melunasi kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo pada akhir Agustus 2025. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi penagihan pajak.
Kemudahan Pembayaran PBB Secara Digital
Pemkab Serang berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar PBB. Kerja sama dengan Bank BJB Banten dan beberapa media daring telah terjalin untuk menyediakan opsi pembayaran digital. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran, termasuk melalui Kantor Pos, aplikasi Tokopedia, dan lainnya.
"Semisal kalau di desanya ada Kantor Pos, datang saja ke Kantor Pos biar Kantor Pos yang punya aplikasi untuk bayar PBB dan lainnya. Atau melalui handphone pakai aplikasi Tokopedia atau apa, itu bisa untuk bayar PBB," terang Rudy Suhartanto.
Dengan adanya berbagai pilihan metode pembayaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Target Pajak dan Strategi Penagihan
Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Muhammad Ishka Abdul Roup, menyampaikan bahwa sebanyak 430.342 SPPT telah didistribusikan kepada camat dan kepala desa, dengan potensi pajak sebesar Rp145 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana potensi pajak mencapai Rp125 miliar.
Untuk pendistribusian SPPT PBB-P2 di wilayah perdesaan, dilakukan melalui para camat dan kepala desa. Sementara itu, untuk wilayah perkotaan, distribusi dilakukan melalui pihak ketiga seperti JNE atau Kantor Pos.
Bapenda Kabupaten Serang juga menerapkan strategi penagihan yang optimal. Salah satu strategi yang dijalankan adalah program "Mobiling" bersama Bank BJB Banten, yang menjangkau tiga desa di setiap kecamatan setiap harinya. Selain itu, ada pula program "Sarjung" yang melakukan penagihan pada hari libur Sabtu dan Minggu.
Pemanfaatan Teknologi untuk Optimalisasi Penagihan
Bapenda Kabupaten Serang terus berupaya untuk mengoptimalkan penagihan PBB dengan memanfaatkan teknologi. Selain kerja sama dengan Bank BJB Banten, pihaknya juga berencana untuk memperluas kerja sama dengan berbagai platform digital seperti Tokopedia, Alfamart, dan Indomaret. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PBB, terutama jika kegiatan tatap muka terbatas.
Dengan berbagai strategi dan kemudahan yang ditawarkan, Pemkab Serang optimis dapat mencapai target pendapatan pajak sebesar Rp145 miliar pada tahun 2025.
Pemkab Serang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat semakin meningkat.
