Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DPR Usul Atur Penempatan TNI di Jabatan Sipil Lewat Perpanglima TNI
DPR Usul Atur Penempatan TNI di Jabatan Sipil Lewat Perpanglima TNI

Komisi I DPR mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil diatur lebih ketat melalui Peraturan Panglima TNI, dengan kriteria standar kelayakan objektif untuk mencegah potensi kecemburuan di kalangan ASN.

#planetantara
Peneliti TII: Revisi UU TNI Ancam Supremasi Sipil, Perlu Waspada!
Peneliti TII: Revisi UU TNI Ancam Supremasi Sipil, Perlu Waspada!

Peneliti TII ingatkan revisi UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil dan mengancam demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998.

#planetantara
RUU TNI: Batasi Peran Militer di Instansi Sipil, Menko Polhukam Pastikan Tak Kembali ke Dwi Fungsi
RUU TNI: Batasi Peran Militer di Instansi Sipil, Menko Polhukam Pastikan Tak Kembali ke Dwi Fungsi

Menko Polhukam Budi Gunawan menjelaskan revisi UU TNI bertujuan membatasi peran militer di instansi sipil, sekaligus memastikan tidak akan kembali ke sistem dwi fungsi.

#planetantara
Revisi UU TNI: DPR Prioritaskan Sipil Supremasi di Tengah Kekhawatiran Peran Ganda Militer
Revisi UU TNI: DPR Prioritaskan Sipil Supremasi di Tengah Kekhawatiran Peran Ganda Militer

DPR RI tengah merevisi UU TNI, memicu kekhawatiran peran ganda militer, namun DPR dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan revisi ini untuk memperjelas peran militer di instansi sipil dan tetap mengedepankan supremasi sipil.

#planetantara
TNI Aktif di Jabatan Sipil: Komisi I DPR Tegas Soal Proses Hukum dan Pengunduran Diri
TNI Aktif di Jabatan Sipil: Komisi I DPR Tegas Soal Proses Hukum dan Pengunduran Diri

Komisi I DPR RI menegaskan prajurit TNI aktif yang terjerat kasus pidana di 14 K/L dapat diproses Kejagung, sementara mereka di luar 14 K/L wajib mengundurkan diri.

#planetantara
RUU TNI: Legitimasi Perluasan Peran Militer atau Penguatan Supremasi Sipil?
RUU TNI: Legitimasi Perluasan Peran Militer atau Penguatan Supremasi Sipil?

Revisi UU TNI memicu perdebatan, dinilai sebagai legitimasi perluasan peran militer di sektor sipil, namun DPR menekankan pentingnya reformasi TNI untuk profesionalisme.

#planetantara
UU TNI Baru: Bukan Kemunduran Reformasi, TKN Tegaskan Adaptasi Jaman
UU TNI Baru: Bukan Kemunduran Reformasi, TKN Tegaskan Adaptasi Jaman

Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan menegaskan UU TNI yang baru disahkan bukan kemunduran reformasi, melainkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pertahanan modern, sekaligus mempertegas wilayah kinerja TNI.

#planetantara
Menkumham Pastikan RUU TNI Tak Kembalikan Dwifungsi ABRI
Menkumham Pastikan RUU TNI Tak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Menteri Hukum dan HAM tegaskan revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, justru perkuat supremasi sipil dengan membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif.

#planetantara
UU TNI Baru Disahkan, ISSES Pastikan TNI Tetap Dilarang Berpolitik
UU TNI Baru Disahkan, ISSES Pastikan TNI Tetap Dilarang Berpolitik

Pengamat militer ISSES, Khairul Fahmi, memastikan UU TNI yang baru tetap melarang prajurit berpolitik dan berbisnis, menekankan pentingnya pengawasan publik atas implementasinya.

#planetantara