DPRD Kotawaringin Timur berkomitmen menyuarakan penolakan revisi UU TNI ke tingkat provinsi, mendukung aspirasi mahasiswa yang khawatir revisi tersebut mengancam supremasi sipil.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi tinggi kepada TNI atas peran aktifnya dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ngawi, Jawa Timur, sekaligus membahas pentingnya supremasi sipil dalam RUU TNI.

Revisi UU TNI memicu perdebatan, dinilai sebagai legitimasi perluasan peran militer di sektor sipil, namun DPR menekankan pentingnya reformasi TNI untuk profesionalisme.

Legislator Amelia Anggraini meminta agar revisi UU TNI yang memperluas kewenangan militer tetap menghormati supremasi sipil dan hak asasi warga negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan RUU TNI yang menegaskan supremasi sipil dan menjamin tidak akan menghidupkan kembali fungsi dwi fungsi TNI.

DPR RI mengesahkan RUU TNI yang mempertahankan larangan prajurit TNI berbisnis dan berpolitik, serta menegaskan supremasi sipil.

DPR RI mengesahkan RUU TNI dengan penambahan tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif di K/L, dan penambahan masa dinas, tetap berlandaskan demokrasi dan supremasi sipil.

Komisi I DPR RI memastikan RUU TNI yang telah disahkan tetap menegakkan supremasi hukum dan sipil, sekaligus menekankan proses penyusunannya yang transparan dan sesuai aturan.

Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan revisi UU TNI tetap menjunjung supremasi sipil dan reformasi, sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait isu dwifungsi TNI.

Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad menegaskan RUU TNI yang akan disahkan mengedepankan supremasi sipil dan memastikan tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan pentingnya supremasi sipil dalam revisi RUU TNI, meskipun mengakui peran penting TNI dalam berbagai operasi non-perang.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengusulkan revisi UU TNI untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, termasuk kemungkinan perpanjangan usia pensiun prajurit.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan revisi UU TNI bertujuan mengakomodasi peran militer di instansi sipil seperti BNPB dan BNPT, sembari menegaskan supremasi sipil tetap diutamakan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil dalam revisi UU TNI, sekaligus memberikan klarifikasi terkait rapat yang dinilai tertutup.

Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad tegaskan DPR akan pertahankan supremasi sipil dalam revisi UU TNI, menepis kekhawatiran soal kembalinya dwi fungsi TNI.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan revisi UU TNI justru membatasi dwifungsi TNI dan tetap mengedepankan supremasi sipil, menanggapi kekhawatiran publik.

Mekanisme penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga (K/L) akan diatur lebih ketat dalam RUU TNI, sementara revisi juga mempertimbangkan perpanjangan usia pensiun untuk menjaga regenerasi dan optimalisasi kemampuan prajurit.

Panja RUU TNI melanjutkan pembahasan revisi UU TNI pada Senin, namun transparansi proses legislasi dipertanyakan oleh koalisi masyarakat sipil.

Gerakan Muda FKPPI mendesak revisi UU TNI untuk perkuat pertahanan negara menghadapi ancaman kompleks, termasuk penataan peran TNI dan kesejahteraan prajurit.

RUU TNI yang tengah dibahas DPR RI bertujuan memperbarui UU No. 34 Tahun 2004, menimbulkan perdebatan tentang perluasan peran TNI di jabatan sipil dan pentingnya menjaga supremasi sipil.