Legislator Amelia Anggraini meminta agar revisi UU TNI yang memperluas kewenangan militer tetap menghormati supremasi sipil dan hak asasi warga negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan RUU TNI yang menegaskan supremasi sipil dan menjamin tidak akan menghidupkan kembali fungsi dwi fungsi TNI.

DPR RI mengesahkan RUU TNI yang mempertahankan larangan prajurit TNI berbisnis dan berpolitik, serta menegaskan supremasi sipil.

DPR RI mengesahkan RUU TNI dengan penambahan tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif di K/L, dan penambahan masa dinas, tetap berlandaskan demokrasi dan supremasi sipil.

Komisi I DPR RI memastikan RUU TNI yang telah disahkan tetap menegakkan supremasi hukum dan sipil, sekaligus menekankan proses penyusunannya yang transparan dan sesuai aturan.

Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan revisi UU TNI tetap menjunjung supremasi sipil dan reformasi, sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait isu dwifungsi TNI.

Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad menegaskan RUU TNI yang akan disahkan mengedepankan supremasi sipil dan memastikan tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

DPR RI tengah merevisi UU TNI, memicu kekhawatiran peran ganda militer, namun DPR dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan revisi ini untuk memperjelas peran militer di instansi sipil dan tetap mengedepankan supremasi sipil.

Menteri Hukum dan HAM tegaskan revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, justru perkuat supremasi sipil dengan membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan mahasiswa yang menolak revisi UU TNI, yang dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil dalam revisi UU TNI, sekaligus memberikan klarifikasi terkait rapat yang dinilai tertutup.

Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad tegaskan DPR akan pertahankan supremasi sipil dalam revisi UU TNI, menepis kekhawatiran soal kembalinya dwi fungsi TNI.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan revisi UU TNI justru membatasi dwifungsi TNI dan tetap mengedepankan supremasi sipil, menanggapi kekhawatiran publik.

Mekanisme penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga (K/L) akan diatur lebih ketat dalam RUU TNI, sementara revisi juga mempertimbangkan perpanjangan usia pensiun untuk menjaga regenerasi dan optimalisasi kemampuan prajurit.

Panja RUU TNI melanjutkan pembahasan revisi UU TNI pada Senin, namun transparansi proses legislasi dipertanyakan oleh koalisi masyarakat sipil.

Gerakan Muda FKPPI mendesak revisi UU TNI untuk perkuat pertahanan negara menghadapi ancaman kompleks, termasuk penataan peran TNI dan kesejahteraan prajurit.

RUU TNI yang tengah dibahas DPR RI bertujuan memperbarui UU No. 34 Tahun 2004, menimbulkan perdebatan tentang perluasan peran TNI di jabatan sipil dan pentingnya menjaga supremasi sipil.

Peneliti TII ingatkan revisi UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil dan mengancam demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998.

Fraksi PKB DPR RI mendesak anggota TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mundur atau pensiun demi menjaga profesionalisme TNI, menanggapi revisi UU TNI yang masuk prolegnas prioritas 2025.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil dalam revisi UU TNI, memastikan TNI tetap profesional dan tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.