Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai sidang perdana 11 perkara uji formal dan material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, dengan berbagai pemohon dari kalangan mahasiswa dan advokat.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong masyarakat untuk proaktif meminta akses UU TNI yang belum dipublikasikan, dengan mengajukan gugatan jika upaya awal gagal.

Mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia mengajukan uji formal dan materiel UU TNI ke Mahkamah Konstitusi, menambah jumlah permohonan menjadi delapan.

Menanggapi sorotan publik, Mensesneg Prasetyo Hadi akan menelusuri kehadiran TNI di beberapa kampus, seperti UIN Walisongo dan UI, untuk memastikan konteks kunjungan tersebut.

UU TNI yang baru disahkan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI, namun sebenarnya hal tersebut merujuk pada perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bertujuan meningkatkan efektivitas pertahanan dan penegakan hukum.

Pengamat intelijen dan geopolitik menilai ada upaya sistematis untuk melemahkan Prabowo Subianto dengan menghancurkan orang-orang kepercayaannya, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Sjafrie Sjamsoeddin.

UU TNI menjadi sorotan, memicu perdebatan seputar peran militer dalam kehidupan sipil dan upaya menyeimbangkan hubungan sipil-militer di tengah dinamika demokrasi Indonesia.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) menyoroti ancaman pembunuhan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial, yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

Warganet kontra UU TNI menyebarkan narasi ancaman pembunuhan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial, memicu keprihatinan dan sorotan luas.

Petugas keamanan membubarkan paksa massa aksi terkait Undang-Undang TNI di depan gedung DPR/MPR setelah melewati batas waktu yang ditentukan, menyebabkan aksi saling lempar dengan petugas.

TNI melakukan asesmen ketat terhadap prajurit aktif sebelum bertugas di 14 kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga nama baik institusi dan memastikan kinerja optimal, menanggapi revisi UU Nomor 34 Tahun 2004.

UU TNI yang baru mengizinkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di ranah siber, merespon meningkatnya serangan siber dan konflik global seperti perang Rusia-Ukraina.

Kapuspen TNI menegaskan bahwa TNI tidak akan mengambil alih jabatan sipil dan akan mematuhi revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Aksi demonstrasi mahasiswa di DPRD Lumajang menolak UU TNI berujung pada dua mahasiswa terluka akibat dugaan kekerasan aparat keamanan, memicu tuntutan pencabutan UU dan investigasi.

Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI) menilai TNI perlu mengambil peran utama dalam pertahanan siber nasional, mengingat ancaman siber modern yang semakin kompleks.

Aksi demonstrasi ratusan aktivis di Jember menolak UU TNI baru yang dinilai cacat dan berpotensi mengancam demokrasi, mendesak revisi UU dan transparansi pemerintah.

Polrestabes Surabaya menyelidiki perusakan fasilitas Pemda saat unjuk rasa UU TNI di Surabaya; tiang bendera, CCTV, dan gapura Ramadhan menjadi sasaran perusakan.

Ratusan warga Surabaya menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi untuk menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI yang dinilai kontroversial.

Penutupan Jalan Gubernur Suryo Surabaya akibat unjuk rasa UU TNI menyebabkan polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan parah di pusat kota.

Polresta Malang Kota memeriksa enam demonstran UU TNI; dua di antaranya pelajar, dan semua menunjukkan sikap kooperatif sehingga akan segera dipulangkan.