Rp109 Miliar Dana Desa Tahap Awal Tersalurkan di Aceh, 15 Kabupaten/Kota Masih Menunggu
Penyaluran dana desa tahap awal di Aceh baru mencapai Rp109 miliar atau 2,3 persen dari total alokasi, sementara 15 kabupaten/kota masih menunggu pencairan karena berbagai kendala administrasi.
Banda Aceh, 19 Februari 2025 - Sebanyak Rp109 miliar dana desa tahap awal telah tersalurkan di Aceh. Jumlah ini merupakan 2,3 persen dari total alokasi dana desa tahun 2025 yang mencapai Rp4,73 triliun. Penyaluran yang baru mencapai sebagian kecil dari total alokasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dana tersebut.
Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Zulhusni, hingga 17 Februari 2025, realisasi penyaluran dana desa tahap pertama (60 persen) baru mencapai 2,31 persen. Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses penyaluran dana desa masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan penyaluran dana dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Lambatnya penyaluran dana desa ini berdampak pada sejumlah program pembangunan di tingkat desa. Ketidakpastian pencairan dana dapat menghambat pelaksanaan program-program penting yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, sehingga berpotensi menghambat pembangunan di tingkat desa.
Penyaluran Dana Desa di Delapan Kabupaten/Kota
Dana desa tahap awal telah disalurkan ke delapan kabupaten dan kota di Aceh. Bener Meriah menerima Rp23,21 miliar dari total alokasi Rp166,73 miliar; Aceh Tengah menerima Rp22,21 miliar dari Rp215,43 miliar; dan Aceh Besar menerima Rp34,27 miliar dari Rp422,52 miliar. Aceh Barat menerima Rp18,15 miliar dari Rp226,33 miliar; Kota Langsa menerima Rp3,41 miliar dari Rp58,24 miliar; dan Kota Subulussalam menerima Rp2 miliar dari Rp65,85 miliar.
Aceh Jaya menerima Rp3,66 miliar dari total alokasi Rp121,69 miliar, sedangkan Gayo Lues menerima Rp2,29 miliar dari Rp105,47 miliar. Distribusi dana yang tidak merata ini menunjukkan adanya perbedaan dalam proses administrasi dan persyaratan di setiap daerah.
Perbedaan alokasi dana dan realisasi penyaluran menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan dana desa di Aceh. Hal ini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penyaluran dana tersebut.
15 Kabupaten/Kota Masih Menunggu Pencairan
Sebanyak 15 kabupaten dan kota di Aceh belum menerima dana desa tahap pertama. Zulhusni menjelaskan bahwa penundaan pencairan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk belum terpenuhinya persyaratan administratif dan kendala teknis pada sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Kabupaten/kota yang belum menerima dana desa antara lain Aceh Selatan (alokasi Rp198,44 miliar), Aceh Tenggara (Rp268,99 miliar), Aceh Timur (Rp378,88 miliar), Pidie (Rp502,70 miliar), Aceh Utara (Rp614,13 miliar), Simeulue (Rp102,84 miliar), dan Aceh Singkil (Rp93,07 miliar).
Selain itu, Bireuen (Rp434,65 miliar), Aceh Barat Daya (Rp113,55 miliar), Nagan Raya (Rp163,53 miliar), Aceh Tamiang (Rp170,80 miliar), Pidie Jaya (Rp159,26 miliar), Banda Aceh (Rp78,96 miliar), Sabang (Rp15,28 miliar), dan Lhokseumawe (Rp60,81 miliar) juga masih menunggu pencairan dana desa tahap pertama. Kondisi ini menunjukan perlunya peningkatan koordinasi dan penyelesaian kendala administrasi dan teknis.
'Untuk yang lain belum dicairkan karena masih menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025 di samping penyebab lainnya seperti sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang eror,' jelas Zulhusni. Pernyataan ini menekankan pentingnya perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik untuk memastikan penyaluran dana desa yang efisien dan tepat waktu.
Pemerintah Aceh perlu segera mengatasi kendala yang dihadapi agar penyaluran dana desa dapat segera diselesaikan. Hal ini penting untuk memastikan program pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
