Yassierli: Efisiensi Anggaran Kemnaker Tak Pengaruhi Program Prioritas
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan efisiensi anggaran Kemnaker sebesar 57,1 persen tidak akan mengurangi kualitas program prioritas di sektor ketenagakerjaan, malah mendorong inovasi dan kolaborasi.
Jakarta, 14 Februari 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan jaminan bahwa pengurangan anggaran Kemnaker tidak akan mengganggu program-program prioritas pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat lalu, Menaker Yassierli menyatakan, "Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif. Ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker."
Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas
Anggaran Kemnaker tahun 2025 mengalami pemotongan drastis sebesar 57,1 persen, dari pagu awal Rp4,8 triliun menjadi Rp2,74 triliun. Namun, Yassierli menekankan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan terfokus pada kepentingan publik. Meskipun beberapa program mungkin mengalami penyesuaian, prioritas tetap diberikan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Program prioritas Kemnaker tetap berjalan, termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Komitmen ini menunjukkan dedikasi Kemnaker dalam menjalankan amanahnya meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Kolaborasi Antar Kementerian dan Lembaga
Menaker Yassierli juga menjelaskan strategi Kemnaker dalam menghadapi pemotongan anggaran. Salah satu strategi kunci adalah meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemnaker secara aktif berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk melaksanakan program pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi secara bersama-sama.
Beberapa kementerian/lembaga yang diajak berkolaborasi antara lain Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), dan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencapai hasil yang lebih optimal.
Kerja Sama dengan Swasta dan Komunitas
Selain kolaborasi antar-kementerian/lembaga, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta, lembaga filantropi, dan komunitas dalam gerakan produktivitas nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kemnaker untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan strategi kolaborasi yang tepat, efisiensi anggaran justru dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan dampaknya.
Menaker Yassierli menambahkan, "Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan kementerian/lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan."
Kesimpulan
Pemangkasan anggaran Kemnaker sebesar 57,1 persen tidak akan menghalangi pelaksanaan program-program prioritas di sektor ketenagakerjaan. Justru, efisiensi anggaran ini mendorong Kemnaker untuk berinovasi dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari kementerian/lembaga lain, sektor swasta, maupun komunitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan dunia ketenagakerjaan Indonesia.
