Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sepadan sungai akan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang optimal.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sempadan sungai adalah milik negara dan akan disertifikatkan untuk mencegah klaim kepemilikan ilegal.

BPN Jatim berkolaborasi dengan Pemkab Kediri untuk menyelesaikan sertifikasi 80 ribu bidang tanah, mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai 'Kabupaten Lengkap' dengan tanah terukur, terpetakan, dan bersertifikat pada 2026.

Kodam XIII/Merdeka dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara bersinergi untuk mendukung program strategis pertanahan, demi menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik lahan.

Sebanyak 1.211 bidang tanah milik Pemkot Pematangsiantar belum bersertifikat, mendorong peningkatan sinergi antara Pemkot dan Kantor Pertanahan untuk percepatan sertifikasi aset.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan 15 ribu bidang tanah di NTB tersertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2025, meskipun terdapat tantangan luas wilayah dan sosialisasi

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menetapkan target PTSL tahun 2025 sebesar 1,5 juta bidang, turun dari target sebelumnya, dengan fokus pada efisiensi dan sisa lahan yang belum terdaftar.

Gubernur Khofifah meminta percepatan penyelesaian RDTR di Jawa Timur untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan meningkatkan investasi asing, terutama dari AS, Singapura, dan Tiongkok.

Kanwil BPN Jatim gencar percepat sertifikasi tanah di Madura, terutama tempat ibadah, dengan berbagai strategi inovatif seperti layanan khusus dan sosialisasi langsung.

Kemenag Manado gencar memperkuat pengelolaan wakaf, khususnya tanah wakaf, dengan memastikan sertifikasi dan edukasi masyarakat untuk mencegah sengketa dan optimalisasi aset untuk kepentingan umat.