Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendorong Pemkot Surabaya untuk mempermudah proses sertifikasi tanah warga, yang saat ini dinilai rumit, mahal, dan memakan waktu lama.

BPTD Maluku percepat pembangunan infrastruktur pelabuhan di sejumlah wilayah, namun terkendala proses sertifikasi tanah di beberapa lokasi seperti Teluk Bara, Teor, Gorom, Kesui, dan Letti.

Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi dengan ATR/BPN dan Mahkamah Agung untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf di Indonesia, guna melindungi aset penting bagi umat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah pada tahun 2025 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah korupsi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berharap Idul Fitri membawa keadilan sosial di bidang pertanahan, khususnya bagi UMKM, dengan mempermudah akses sertifikasi tanah dan mencegah praktik mafia tanah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkomitmen sertifikasi sempadan sungai untuk mencegah klaim tanah ilegal dan memastikan kepastian hukum atas aset negara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak masjid dan meunasah memberdayakan tanah wakaf untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat, serta mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf guna menghindari sengketa.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak masjid dan meunasah memberdayakan tanah wakaf untuk meningkatkan perekonomian umat, serta mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf guna menghindari sengketa.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sepadan sungai akan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang optimal.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sempadan sungai adalah milik negara dan akan disertifikatkan untuk mencegah klaim kepemilikan ilegal.