Dorong Ekonomi Lokal, Mitra Program MBG Wajib Beli dari UMKM?
Pengamat Iwan Setiawan usul mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib beli bahan baku dari UMKM untuk menggerakkan perekonomian lokal, didukung oleh Kepala BGN yang melihat potensi pasar baru dan lapangan kerja.
Jakarta, 23 April 2024 - Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, mengusulkan agar mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwajibkan membeli bahan baku makanan langsung dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini, menurutnya, krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program yang menelan anggaran hingga Rp71 triliun di tahun 2025 ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM, petani, dan peternak di Indonesia.
Iwan menekankan pentingnya memanfaatkan peluang besar yang ditawarkan oleh MBG. Dengan kebutuhan bahan baku yang signifikan dan berkelanjutan, seperti beras, telur, daging, dan ayam, program ini dapat menjadi pengungkit perekonomian di tingkat lokal. "Sebisa mungkin MBG bisa memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM," ujarnya melalui pesan singkat.
Ia menambahkan bahwa membeli langsung dari petani dan peternak lokal akan menciptakan perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di daerah. Selain itu, Iwan juga menyarankan perlunya eksplorasi sumber pendanaan alternatif, di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya melalui kerja sama dengan lembaga internasional. Hal ini penting mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG.
Potensi Ekonomi MBG: Pasar Baru dan Lapangan Kerja
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sependapat bahwa Program MBG memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian nasional. Menurut Dadan, program ini mampu menciptakan pasar baru dan menjadi pembeli utama produk lokal. "Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," kata Dadan.
Dengan pendekatan tersebut, MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal. Program ini diyakini akan menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian, termasuk peningkatan produktivitas di berbagai wilayah. "Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," tambahnya.
Target penyerapan anggaran Program MBG juga cukup signifikan. Dadan menargetkan penyerapan Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) pada November 2025. Ini berarti anggaran bulanan mencapai Rp25 triliun.
Skema Kerja Sama Internasional
Iwan Setiawan menyarankan perlunya kerja sama dengan dunia internasional untuk membantu pendanaan Program MBG. Ia menjelaskan mekanisme kerja sama ini dapat dilakukan melalui kerja sama bilateral dan multilateral antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau organisasi internasional. Kerja sama ini dapat berupa bantuan keuangan maupun teknis, sehingga dapat meringankan beban APBN dan memastikan keberlanjutan program.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan mekanisme yang tepat, kerja sama internasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pendanaan yang dihadapi oleh Program MBG. Hal ini juga akan memperkuat komitmen Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, Program MBG memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan strategi yang tepat, termasuk mewajibkan mitra untuk membeli dari UMKM dan mencari sumber pendanaan alternatif, program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
