KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin
KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin

KPK memanggil enam saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Diperiksa KPK Terkait Kasus Dana Hibah
Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Diperiksa KPK Terkait Kasus Dana Hibah

KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022.

Eks Direktur Keuangan PT INTI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Komputer Rp120 Miliar
Eks Direktur Keuangan PT INTI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Komputer Rp120 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Keuangan PT INTI, Nilawaty Djuanda, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop tahun 2017-2018 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp120 miliar.

KPK Periksa Penilai Publik dan Pihak Swasta Terkait Akuisisi PT Jembatan Nusantara
KPK Periksa Penilai Publik dan Pihak Swasta Terkait Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi-saksi, termasuk penilai publik dan pihak swasta, terkait dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP senilai Rp1,272 triliun.

KPK Panggil Direktur PT Visiland Dharma Sarana Terkait Dugaan Korupsi di PT INTI
KPK Panggil Direktur PT Visiland Dharma Sarana Terkait Dugaan Korupsi di PT INTI

Direktur PT Visiland Dharma Sarana, Danny Harjono, dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop di PT INTI (Persero) tahun 2017-2018, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp120 miliar.

KPK Periksa Penilai Publik Terkait Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara
KPK Periksa Penilai Publik Terkait Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil penilai publik, Heribertus Eri Hestiyanto, untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP senilai Rp1,272 triliun.

Menkominfo Dukung Penuh Pengusutan Kasus Korupsi PDNS
Menkominfo Dukung Penuh Pengusutan Kasus Korupsi PDNS

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkominfo) dan jajarannya menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.

Wamenkominfo Serahkan Kasus Korupsi Pengadaan PDNS ke Proses Hukum
Wamenkominfo Serahkan Kasus Korupsi Pengadaan PDNS ke Proses Hukum

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Kemkominfo Dukung Penuh Penegakan Hukum Kasus Korupsi Proyek PDNS
Kemkominfo Dukung Penuh Penegakan Hukum Kasus Korupsi Proyek PDNS

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum terkait dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang merugikan negara hingga Rp500 miliar lebih.

Kejari Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kominfo, Kerugian Negara Capai Rp500 Miliar
Kejari Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kominfo, Kerugian Negara Capai Rp500 Miliar

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) dengan kerugian negara mencapai Rp500 miliar.

Kejari Jakpus Selidiki Dugaan Korupsi di Kominfo, Negara Rugi Rp500 Miliar Lebih!
Kejari Jakpus Selidiki Dugaan Korupsi di Kominfo, Negara Rugi Rp500 Miliar Lebih!

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp500 miliar.

Kejati Kaltara Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Rp8 Miliar
Kejati Kaltara Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Rp8 Miliar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara telah memeriksa delapan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung BPSDM Kaltara senilai Rp8 miliar, termasuk pejabat pembuat komitmen dan kontraktor, serta menggeledah Kantor PUPR Perkim Kaltara untuk mengumpulkan b