Kemendes dan Muslimat NU Jalin Kerja Sama: Wujudkan Pembangunan Desa Inklusif
Kementerian Desa dan Muslimat NU menjalin kerja sama untuk membangun desa yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada pemberdayaan perempuan dalam sektor sosial dan ekonomi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) baru saja menjalin kerja sama strategis dengan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Kolaborasi ini bertujuan mulia: membangun desa-desa di Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, dan Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya pada 13 Februari 2024, menandai dimulainya kerja sama penting ini.
Pemberdayaan Perempuan sebagai Pilar Utama
Mendes Yandri Susanto menekankan pentingnya sinergi ini dalam pemberdayaan perempuan di desa. Ia melihat peran perempuan tidak hanya penting, tetapi juga krusial untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan, menurutnya, bukan hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi seluruh masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rumah tangga.
Lebih lanjut, Mendes Yandri menjelaskan bahwa kontribusi perempuan dalam pembangunan desa, khususnya dalam ketahanan pangan, harus tetap menghormati budaya lokal dan kearifan desa. Pemerintah desa, menurutnya, wajib mengakomodasi kepentingan semua warga tanpa diskriminasi gender. Perempuan bukan sekadar pelengkap, tetapi aktor utama dalam pembangunan desa.
Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera
Dalam sambutannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU, Mendes Yandri juga menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di desa. Ia menegaskan komitmen Kemendes PDTT untuk membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. MoU ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mencapai tujuan tersebut.
Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU, juga menyampaikan pandangannya tentang pentingnya kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa Muslimat NU siap berkolaborasi dengan Kemendes PDTT untuk memastikan program-program pemberdayaan perempuan di desa berjalan efektif dan berdampak signifikan. Muslimat NU memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau dan memberdayakan perempuan di berbagai wilayah.
Langkah Konkret dan Harapan ke Depan
Kerja sama ini bukan sekadar wacana, tetapi akan diwujudkan dalam bentuk program-program konkret di lapangan. Kedua belah pihak akan berkoordinasi untuk merumuskan strategi dan rencana aksi yang tepat sasaran. Kemendes PDTT akan memberikan dukungan teknis dan pendanaan, sementara Muslimat NU akan berperan sebagai jembatan untuk menjangkau dan memberdayakan perempuan di desa. Harapannya, kerja sama ini akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan desa di Indonesia.
Ke depannya, kolaborasi Kemendes PDTT dan Muslimat NU diharapkan dapat menjadi contoh bagi kemitraan strategis lainnya antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan nasional. Dengan menggabungkan kekuatan dan sumber daya, diharapkan tercipta sinergi yang optimal untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.