DPR Usul Sanksi Bagi Daerah Lamban Tangani Stunting Lewat Program Genting
Anggota Komisi IX DPR mengusulkan penghargaan dan hukuman bagi daerah terkait pelaksanaan Program Genting untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Jakarta, 30 April 2025 - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengusulkan penerapan sistem penghargaan dan hukuman bagi daerah dalam pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting). Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Nurhadi menekankan pentingnya langkah ini untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Ia menilai, daerah yang abai terhadap pencegahan stunting, misalnya dengan tidak membentuk Tim Pengendali Genting, perlu diberikan sanksi.
Usulan ini muncul sebagai respons atas paparan Mendukbangga Wihaji mengenai pembentukan Tim Pengendali Genting tingkat provinsi. Wihaji melaporkan bahwa per 28 April 2025, Tim Pengendali Genting telah terbentuk di 35 provinsi (92,11 persen dari total 38 provinsi). Ia menjelaskan bahwa kendala pembentukan tim di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk belum selesainya Pilkada di beberapa daerah dan adanya penundaan pembentukan tim karena kepala daerah merangkap sebagai ketua tim.
Lebih lanjut, Nurhadi menyatakan, "Apakah itu langkah secara administratif atau semacam ada reward dan punishment apabila ditemukan daerah-daerah yang abai terhadap pencegahan stunting ini?" Hal ini menunjukkan keprihatinan DPR terhadap daerah yang dinilai lamban dalam menangani masalah stunting. Sistem penghargaan dan hukuman diharapkan dapat menjadi pendorong bagi daerah untuk lebih aktif dan serius dalam menjalankan Program Genting.
Program Genting dan Capaiannya
Mendukbangga Wihaji juga memaparkan capaian Program Genting per 28 April 2025. Program yang diluncurkan pada 5 Desember 2025 ini telah menjangkau 141.382 anak asuh dengan 20.396 orang tua asuh. Beragam bantuan telah diberikan, termasuk bantuan nutrisi untuk 115.335 anak, akses air bersih untuk 2.623 anak, edukasi pencegahan dan penanganan stunting untuk 22.465 anak, serta 959 bantuan berupa jamban sehat dan rumah layak huni. Program ini fokus pada keluarga berisiko stunting, dengan memberikan dukungan berupa asupan gizi, akses air bersih, dan pencegahan pernikahan dini.
Meskipun program ini telah menjangkau ratusan ribu anak, perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas program di seluruh daerah. Sistem reward and punishment yang diusulkan DPR dapat menjadi mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan stunting.
Dengan adanya usulan sistem penghargaan dan hukuman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam menjalankan Program Genting. Hal ini penting untuk mencapai target penurunan angka stunting secara nasional. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Tantangan dan Solusi Penurunan Stunting
Penurunan angka stunting di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Program Genting merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Sistem penghargaan dan hukuman yang diusulkan DPR dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program ini. Penting juga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi risiko stunting pada anak. Evaluasi berkala dan adaptasi strategi sesuai dengan kondisi di lapangan juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat terus menurun dan generasi mendatang dapat tumbuh sehat dan optimal. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mendukung program ini, dengan memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga berisiko stunting.
Kesimpulannya, usulan DPR untuk menerapkan sistem penghargaan dan hukuman bagi daerah dalam pelaksanaan Program Genting merupakan langkah yang tepat untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, serta evaluasi dan adaptasi strategi yang berkelanjutan.
