Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya Berjalan Lancar
Kementerian Hukum dan HAM mengkonfirmasi kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah Papua Barat Daya, meskipun beberapa daerah masih dalam proses pendirian dapur.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan adanya tantangan implementasi program di beberapa provinsi Papua. Hasilnya, program MBG di beberapa wilayah Papua Barat Daya berjalan dengan baik dan patut diapresiasi.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Jaminan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Munafrizal Manan, menyatakan kepuasannya atas temuan tersebut. Dalam kunjungannya ke Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (23/4), Manan menyampaikan bahwa timnya akan melaporkan beberapa poin penting terkait implementasi dan tantangan program kepada Badan Nasional Pangan (BAPAN).
Manan menekankan bahwa Kemenkumham tidak memiliki wewenang teknis atas pelaksanaan program MBG. Peran Kemenkumham adalah memastikan tidak ada daerah yang merasa ragu atau kurang informasi tentang program tersebut. Ia juga memuji pemerintah daerah Papua Barat Daya yang telah berupaya maksimal dalam menjalankan program nasional ini. "Saya lega mengetahui bahwa beberapa daerah di Papua Barat Daya telah melaksanakan program MBG. Kemajuan ini patut diapresiasi," tambahnya setelah rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Implementasi MBG di Papua Barat Daya
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menjelaskan bahwa program MBG yang menargetkan balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, telah dimulai di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Namun, beberapa kabupaten lain masih dalam proses pendirian dapur MBG, seperti Maybrat, Raja Ampat, dan Tambrauw.
Nausrau menambahkan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat terkait anggaran program. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelancaran program MBG.
Tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan adat untuk pembangunan dapur MBG. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyampaikan hal ini kepada Kemenkumham, yang selanjutnya akan diteruskan kepada BAPAN. Bantuan dari BAPAN, termasuk penempatan perwakilan di Papua Barat Daya, sangat dibutuhkan untuk mempermudah koordinasi dan pengadaan lahan.
Koordinasi dan Dukungan Pemerintah Pusat
Peran pemerintah pusat sangat krusial dalam keberhasilan program MBG di Papua Barat Daya. Selain memberikan pedoman teknis dan anggaran yang jelas, dukungan dalam hal koordinasi dan penyediaan sumber daya sangat dibutuhkan. Keberadaan perwakilan BAPAN di daerah akan mempermudah komunikasi dan penyelesaian masalah di lapangan.
Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan program MBG dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya.
Keberhasilan program MBG di beberapa wilayah Papua Barat Daya menjadi contoh baik bagi daerah lain. Namun, tantangan masih ada, terutama di daerah-daerah yang masih dalam proses pendirian dapur MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua daerah mendapatkan akses yang sama terhadap program ini.
Kesimpulan
Program MBG di Papua Barat Daya menunjukkan progres positif, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini dalam meningkatkan gizi masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
