Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebut KUHP Nasional sebagai fondasi hukum pidana modern Indonesia, siap diterapkan pada 2026.

DPR RI telah menerima surat Presiden terkait revisi KUHP dan akan segera membahas RUU KUHP bersama pemerintah, setelah sebelumnya Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan para ahli.

Pengamat hukum mendukung langkah Ted Sioeng untuk banding dan melapor ke KY terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Bank Mayapada, menimbulkan pertanyaan perihal batas hukum perdata dan pidana.

RUU KUHP akan mengatur pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan dan penahanan untuk mencegah kekerasan terhadap tahanan, serta memperkuat pendampingan advokat bagi saksi dan tersangka.

Guru Besar Hukum Pidana UKI, Prof. Mompang, mengungkapkan potensi pidana bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang menjadi caleg tanpa mengundurkan diri, karena berpotensi melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pakar hukum pidana meminta mantan Menteri Perdagangan periode setelah Tom Lembong diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara hingga Rp578 miliar.

Forkopi mendesak Baleg dan Komisi VI DPR untuk segera mengesahkan RUU Perkoperasian, namun kekhawatiran muncul terkait sanksi pidana yang dinilai terlalu ketat dan berpotensi menghambat perkembangan koperasi.

Pakar Hukum UNS merekomendasikan integrasi keadilan restoratif ke dalam revisi KUHAP untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Prof. Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana UI, memaparkan peluang dan tantangan implementasi KUHP Nasional di Universitas Jember, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa alat bukti dalam kasus sebelumnya dapat digunakan untuk tersangka baru, terutama dalam kasus penyertaan atau ketika beberapa orang terlibat dalam satu tindak pidana.